Dewan Tuding Lelang Proyek Terkondisi

91

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Kalangan DPRD Kabupaten Semarang terus menyoroti pembangunan di wilayahnya yang hingga kini belum terealisasi. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengungkapkan belum direalisasikannya pembangunan akan menimbulkan persepsi buruk di kalangan masyarakat.

Apalagi menurut pria yang akrab disapa Krebo, sesuai dengan pantauan legislatif pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang sampai bulan ke-6 2018 belum ada geliat untuk dimulai. “Bisa dibilang dengan terlambatnya ini kemungkinan terjadi pengkondisian oleh eksekutif,” ujar Krebo Kamis (7/6).

Beberapa proyek yang dikhawatirkan akan merugikan negara dan rakyat tersebut karena mangkrak yaitu pembangunan Pasar Bandarjo tahap kedua yang menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar belum terealisasi. Selain itu juga pembangunan Pasar Suruh senilai Rp 14 miliar juga belum terealisasi.

“Pembangunan RSUD Ambarawa belum terealisasi padahal lelang sudah dimenangkan, Penataan kawasan Bandungan menggunakan anggaran Rp 21 miliar belum dimulai, RSUD Ungaran tahap ke dua Rp 55 miliar juga belum ada tanda dimulai,” katanya.

Dikatakan Krebo, pembiayaan pembangunan tersebut dianggaran melalui APBD 2017. Idealnya, memasuki 2018 pembangunan sudah dimulai karena semua proses seperti halnya pelelangan sudah dilalui semua. “Sebetulnya anggaran ini bisa diselesaikan dewan akhir tahun sebelumnya November 2017. Seharusnya pihak eksekutif sudah bisa merealisasikan pembangunan tersebut,” katanya.

Apabila tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan pengerjaan justru dilakukan mendekati waktu akhir penyelesaian.“Hal itu juga akan berpengaruh kepada kualitas dari bangunan karena proses pembangunannya tergesa-gesa,” katanya.

Ia mencontohkan, hal tersebut terjadi pada pembangunan Pasar Bandarjo yang baru dibangun 2017 mendekati masa akhir pengerjaan.“Karena waktunya mepet, akhirnya bulan ke-5 tahun berikutnya (2017) baru ditempati. Sehingga membutuhkan waktu 17 bulan dari proses lelang selesai untuk (dibangun) serta menggunakan fasilitas pemerintah seperti Pasar Bandarjo,” ujarnya.

Pengerjaan proyek yang dilakukan dengan mengulur-ngulur waktu tersebut sangat disayangkan oleh pihak legislatif. “Gerakan eksekutif ini lambat. Kalau sampau Juni 2018 belum dimulai akan menimbulkan persepsi publik jika lelang terkondisi, tidak ada keterbukaan,” ujarnya.

Munculnya kecurigaan dikalangan masyarakat, lanjutnya, sangat beralasan. Pasalnya setiap pengerjaan proyek selalu molor dan terkesan tidak transparan. “Kami melihat pembangunan di Kabupaten Semarang tidak begitu bagus, seperti di Tambakboyo yang disidak oleh Komisi C akhirnya mereka benahi, juga museum ternyata juga (pembangunannya) diulang lagi,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Totit Oktoriyanto mengatakan, meski hingga bulan ini belum dikerjakan semua, namun ia optimistis pengerjaan tidak akan terlambat. “Menurut kami tidak terlalu terlambat. Karena kami menyelesaikan DED dan dokumen lelang dulu,” tandasnya. (ewb/bas)