Migrasi Sistem, SIPP PN Macet

321
KECEWA : Pengguna manfaat SIPP PN Semarang sedang di depan ruangan PN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KECEWA : Pengguna manfaat SIPP PN Semarang sedang di depan ruangan PN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Humas Pengadilan Negeri (PN) Semarang, M Sainal akui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN belum bisa maksimal memberikan kemudahan informasi bagi para pencari keadilan. Karena sistemnya masih macet dan ngadat sehingga tidak bisa update informasi.

Sainal beralasan ada kendala teknis. Pasalnya, sistem lama semula dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun kini sudah selesai kontraknya. Karenanya, PN saat ini sedang memproses migrasi ke sistem baru. ”Memang datanya belum bisa ditampilkan karena masih dalam proses migrasi ke sistem baru. Mudah-mudahan di bulan Juni ini terselesaikan proses migrasinya,” kata Sainal didampingi Kasubbag Teknologi Informasi, Perencanaan, dan Pelaporan, PN Semarang, Radian Mahardika di kantornya, Rabu (6/6).

Ia beralasan, selama ini, laman sistem lama menggunakan alamat http://sipp.pn-semarangkota.go.id/. Sedangkan proses migrasi ini, akan mengubah alamat laman lama dengan sistem baru. “Alamat laman lama tidak akan digunakan, alias berubah. Kami meyakini, sistem baru akan lebih baik,” sebutnya.

Sainal meminta masyarakat memaklumi kendala teknis tersebut. Bila ada yang ingin mencari data, diminta datang ke Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP) di kantor PN Semarang.

SIPP ini sebelumnya dikeluhkan masyarakat karena tidak menampilkan informasi terbaru. Padahal, data SIPP sangat bermanfaat karena berisi jadwal persidangan, perkembangan sidang, panitera, termasuk data perkara. Bahkan dari data beberapa bulan terakhir hingga sekarang, masih update perkara registrasi yang masuk sejak 23 April 2018 lalu. Hampir semua website SIPP di institusi peradilan, termasuk Mahkamah Agung selalu update dari hari ke hari.

PN Semarang mencakup penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, sehingga menyidangkan perkara korupsi di 35 kabupaten dan kota di Jateng. Seklain itu, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Niaga (PN). Namun demikian, selain update perkara lambat, update hasil sidang dari panitera juga kurang maksimal. (jks/ida)