Kedepankan Sisi Kemanusiaan

267
SELESAIKAN POLEMIK : Audiensi tim LBH Ikadin Jateng pimpinan Herry Darman bersama tim hukum Undip yang dipimpin, Sukinta di kantor Undip Semarang. (JOKO SUSANTO /JAWA POS RADAR SEMARANG)
SELESAIKAN POLEMIK : Audiensi tim LBH Ikadin Jateng pimpinan Herry Darman bersama tim hukum Undip yang dipimpin, Sukinta di kantor Undip Semarang. (JOKO SUSANTO /JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Polemik penggusuran yang menimpa rumah 4 kepala keluarga (KK), warga Jurang Belimbing RT 3, RW 4, Tembalang, Semarang, yang letaknya berbatasan langsung dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mulai mendapat titik temu. Saat ini perkaranya didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jawa Tengah.

“Kami berharap kasus ini segera diselesaikan oleh kedua belah pihak, agar kasus ini tidak sampai berlarut-larut, yang jelas kami melihat dari sisi kemanusiannya, karena bagaimanapun klien kami juga warga negara Indonesia,  jadi harus diperhatikan,” kata Direktur LBH Ikadin Jateng, Herry Darman, usai melaksanakan audiensi dengan tim hukum Undip Semarang, Selasa (5/6).

Atas polemik tersebut, pihaknya masih menunggu balasan pihak undip, agar bisa mendiskusikan sertifikat yang diklaim dimiliki Undip. Pada intinya lembaganya lebih mengutamakan penyelesaian mediasi terlebih dahulu. “Kita coba penyelesaiaan entah namanya ganti rugi atau tali asih yang layak, sehingga bila disepakati bersama kami tidak keberatan dengan apa yang nanti diputuskan, sepanjang tidak merugikan klien kami,” imbuh kordinator bidang pidana, Yulianto  dan bidang perdata, Sera Rusanto.

Menanggapi audiensi tersebut, Bidang Hukum pada Undip Semarang, Sukinta, mengaku terkait pengusuran sebelumnya memang diserahkan ke Pemkot Semarang dalam hal ini, Satpol PP. Hal itu karena, tanah di lokasi bangunan tersebut sudah bersertifikat atas nama Undip.

“Secara hukum, kita menganggapnya yang bersangkutan tinggal di lokasi tanah tersebut tidak sah, karena kita ada sertifikat-sertifikatnya. Namun demikian, sebelumnya kami sudah melihat sisi kemanusiaanya, karena sempat menawarkan untuk dipindahkan ke rusunawa,” kata Sukinta.

Terpisah, Dewan Pakar LBH Ikadin Jateng, Prof Mahmutarom, yang juga Rektor Unwahas, menambahkan, advokat memiliki misi yang sama dengan penegak hukum, yakni memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, advokat bukan berarti memenangkan kasus, melainkan memberikan keadilan dan memberikan kontrol sesama penegak hukum. (jks/zal)