Minta Kejelasan Sertifikat Tanah Undip

313
Audiensi : Tim LBH Ikadin Jateng pimpinan Herry Darman bersama tim hukum Undip yang dipimpin, Sukinta di kantor Undip Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Audiensi : Tim LBH Ikadin Jateng pimpinan Herry Darman bersama tim hukum Undip yang dipimpin, Sukinta di kantor Undip Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Polemik penggusuran yang menimpa rumah 4 kepala keluarga (KK), warga Jurang Belimbing RT 3, RW 4, Tembalang, Semarang, yang berbatasan langsung dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mulai mendapat titik temu. Saat ini, perkaranya didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jawa Tengah.

“Kami berharap kasus ini segera diselesaikan kedua belah pihak, agar tidak berlarut-larut. Kami berharap ada sisi kemanusiannya, karena klien kami juga warga negara Indonesia yang harus diperhatikan,” kata Direktur LBH Ikadin Jateng, Herry Darman didampingi sejumlah pengurusnya, usai melaksanakan audiensi dengan tim hukum Undip Semarang, Selasa (5/6).

Atas polemik tersebut, pihaknya masih menunggu balasan pihak Undip, agar bisa mendiskusikan sertifikat yang diklaim dimiliki Undip tersebut. Namin pihaknya lebih mengutamakan penyelesaian mediasi terlebih dahulu. Herry menyebutkan, di lembaganya memiliki beragam tokoh seperti, Brigjen Pol (Purn) Hendrawan selaku dewan pengawas, Prof Mahmutarom sebagai dewan pakar, kemudian dewan pemikir ada Prof Noor Ahmad dan Imam Suroso, keduanya anggota DPR RI.

Selain itu, ada pembina Sutan M Rofyan dan HM Rangkei Margana selaku pelindung, Wakil Direktur Hermansyah Bakri, Sekretaris M Muthohar dan banyak lagi. Dengan begitu perdamaian diyakininya akan tercapai.

Menanggapi audiensi yang berlangsung Bidang Hukum pada Undip Semarang, Sukinta, mengaku penggusuran sebelumnya diserahkan ke Pemkot Semarang dalam hal ini, Satpol PP Kota Semarang. Karena tanah di lokasi bangunan tersebut sudah bersertifikat atas nama Undip.

“Secara hukum, kami menganggap yang bersangkutan tinggal di lokasi tanah tersebut tidak sah, karena kami ada sertifikatnya. Namun demikian, sebelumnya kami sudah melihat sisi kemanusiaan, kami telah menawarkan untuk dipindahkan ke rusunawa, los pasar dan modal,” kata Sukinta selama audiensi berlangsung.

Sebelumnya, 14 Mei 2018 lalu rumah dan warung yang terletak di Jurang Belimbing RT 3, RW 4, Tembalang, Semarang, dirobohkan oleh petugas Satpol PP Kota Semarang. Adapun rumah yang digusur tersebut dihuni oleh 4 KK di antaranya, Rusdi Wasito, Rakisah, Hariyanto, Hariyanti, Susilo, Joko Sutopo, Nanang Agus Setiawan dan dua bocah TK dan SD bernama Bilqis Hidayatus Solihah dan Tiya Setianingsih. (jks/ida)