RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) dialiokasikan dari APBD, tidak lagi diambilkan dari APBN. Pemprov Jateng memang sudah mengalokasikan kedua bonus tersebut dari APBD.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Jateng, Marno menjelaskan bahwa sistem pencairan THR dan gaji ke-13 kali ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Bahkan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menandatangani aturan alokasi dari APBN ke APBD, Sabtu (30/5) lalu.

“Sejak 2016 lalu, ada instruksi dari Mendagri, memang sudah dianggarkan dari APBD. Tidak pernah dari APBN. Yang dari APBN itu hanya uang pensiun. Bukan THR dan gaji ke-13,” tegasnya, Selasa (5/6).

Dijelaskan, penghitungan gaji di APBD sejak awal sudah dianggarkan 14 kali. 12 untuk gaji bulanan, sisanya untuk THR dan gaji ke-13. “Itu sesuai PP Tahun 2016 dan sudah melalui rapat dengan dewan juga. Jadi tidak ada masalah,” imbuhnya.

Menurutnya, regulasi yang baru dirilis Mendagri baru-baru ini, kemungkinan hanya sebagai penegasan. Pasalnya, beberapa kabupaten/kota sudah membebankan keduanya ke dalam APBD. Yang menjadi masalah justru karena pembayaran berdasarkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

“Yang menjadi berat adalah THR menjadi tanggungan PAD masing-masing kabupaten dan kota, bukan dari Pemerintah Pusat. Kami tidak bisa memaksa, tergantung PAD, karena harus dilaporkan ke DPRD kota/kabupaten. Efeknya nanti akan menggeser atau menunda kegiatan. Karena kebutuhannya sangat banyak,” tandasnya.

Mengenai besaran THR dan gaji ke-13 untuk sekitar 45 ribu ASN Pemprov Jateng tahun ini, tidak banyak mengalami perubahan. Perhitungannya sama. Yakni berkisar di angka Rp 185 miliar untuk THR. Alokasi gaji ke-13 juga sama.

“THR dicairkan hari ini (kemarin, Red). Yang gaji ke-13 baru bulan depan. Dalam sebulan ini, ada bebreapa ASN yang pensiun. Jadi angkanya berubah sedikit. Tidak banyak,” bebernya. (amh/ida)