Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

287
Oleh : Nur Hasyim
Oleh : Nur Hasyim

RADARSEMARANG.COM – TUJUAN kelima Pembangunan Berkelanjutan adalah keadilan gender. Sebagian di antara target dari tujuan kelima ini adalah menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghentikan praktik pernikahan usia anak, dan menjamin akses universal perempuan terhadap layanan kesehatan. Tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh PBB ini mengikat negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk dapat mewujudkannya pada akhir tahun 2030.

Untuk memenuhi target tujuan tersebut, tampaknya Indonesia masih harus bekerja keras. Karena data-data statistik tentang situasi kehidupan perempuan di Indonesia menunjukkan situasi yang memperihatinkan. Pertama, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 305/100 ribu kelahiran (SUPAS, 2015). Angka ini merupakan angka tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Laos.

Kedua, berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012, angka pernikahan usia anak mencapai 340.000. Ketiga, prevalensi kekerasan terhadap perempuan  menunjukkan 1 dari 3 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya (SPHN, 2016).

Meskipun pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah progresif untuk menangani masalah perempuan dan anak dengan membuat kebijakan nasional seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan Anak, namun implementasi kebijakan tersebut lemah sehingga perubahan yang diinginkan belum terwujud. Selain itu, ada faktor lain yang membuat risiko perempuan di Indonesia untuk mengalami hal-hal tersebut menjadi lebih tinggi, yakni nilai-nilai tentang posisi subordinat perempuan dalam masyarakat. Terhadap nilai ini, adat dan agama kerap digunakan sebagai dasar pembenaran. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang dan memperlakukan perempuan?

Islam telah memberikan kerangka kerja pembebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan bahkan tradisi pembunuhan. Sebagai platform, Islam memberikan kerangka yang bersifat prinsipil dan fundamental yang strategi pengejawantahannya terus berkembang sesuai dengan konteks zaman yang dinamis.

Islam menentang pandangan misoginis (membenci perempuan) dan tradisi (pembunuhan bayi perempuan disebabkan karena identitas gendernya) (An-nahl 58-59):  yang marak pada masa Arab pra Islam. Islam juga memulihkan martabat kemanusiaan perempuan dengan menjadikannya sebagai subyek atau dalam bahasa sosiologis, agensi perempuan dalam masyarakat. Perempuan tidak lagi dipandang sebagi properti laki-laki yang pantas dipindahtangankan melalui mekanisme mawaris akan tetapi merupakan subjek yang memiliki hak atas properti (An-Nisa: 11).

Dalam hal ibadah, perempuan memiliki posisi yang setara di hadapan Allah, karena Allah akan membalas setiap amal sholeh baik yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (An-Nahl:97), satu-satunya yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah kadar ketaqwaan mereka (Al-Hujurat:10).

Dalam lingkup rumah tangga, Islam menggambarkan kesetaraan suami isteri dengan perumpamaan bahwa suami atau isteri adalah selimut bagi pasangannya (Al-Baqarah: 187). Perlakuan dan tutur kata yang ma’ruf (An-Nisa: 19) serta musyawarah dalam pengambilan keputusan di antara suami istri (As-Syura: 38) adalah hal lain yang diajarkan Islam. Jelaslah Islam menentang sikap menang sendiri dari salah satu pasangan apalagi melakukan kekerasan. Platform pembebasan perempuan yang diperkenalkan Islam ini layak  diadopsi negara dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga agama tidak lagi menjadi pembenaran penindasan perempuan, akan tetapi menjadi spirit pembebasan perempuan.  (*)

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang