TAUSIAH : Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tingggi (Menristek Dikti) RI, M Nasir saat memberikan tausiah dalam acara Tarawih Keliling (Tarling) di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat malam (1/6) kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAUSIAH : Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tingggi (Menristek Dikti) RI, M Nasir saat memberikan tausiah dalam acara Tarawih Keliling (Tarling) di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat malam (1/6) kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tingggi (Menristek Dikti) M Nasir meminta seluruh rektor di Indonesia tegas menindak penyebar paham radikalisme hingga aksi terorisme di lingkungan kampus. Sebab, persaudaraan atau ukhuwah manusia, apapun agamanya dan sukunya, harus tetap dijaga dan menjalin silaturahim.

“Jika ada paham tersebut di lingkungan kampus, entah itu dosen atau mahasiswa harus diluruskan dengan pandangan yang baik dan tegas,” katanya di sela acara Tarawih Keliling (Tarling) di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat malam (1/6) kemarin.

Menurutnya, kalau ada dosen atau mahasiswa yang memiliki pemikiran tentang radikalisme, jauh dari nasionalisme, berarti tidak punya rasa cinta kepada NKRI. Kalau ditemukan di Unnes, maka Rektor Unnes harus melakukan tindakan.

Sementara itu, Rektor Unnes, Fathur Rokhman mengatakan tarling sengaja dilaksanakan di Unnes, bertepatan dengan hari Kelahiran Pancasila harus diresapi masyarakat kampus lebih bersemangat, berbagi, dan berprestasi. “Ini dalam upata merekatkan harmoni satu sama lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Undip, Prof Suteki dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama menjalani pemeriksaan Dewan Kehormatan Komite Etik (DKKE) Undip. Yakni, atas tindakannya terkait ujaran yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan NKRI serta diduga memiliki keterlibatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menjelaskan bahwa Undip telah memanggil sejumlah dosen untuk iperiksa terkait pelanggaran etik dan disiplin PNS. “Dua hal ini, satu sisi masalah pelanggaran etik, yakni etikanya. Jangan dianggap enteng, berat itu. Tetap diperiksa data-data oleh tim Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE). Satu sisi, diperiksa untuk pelanggaran disiplin PNS-nya. Ini dasarnya PP 53 tahun 2010,” kata Prof Yos kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Menurutnya, mengacu pada PP 53 tahun 2010, ASN yang memegang jabatan akan dibebastugaskan dari jabatannya sementara, mulai awal proses hingga pemeriksaan selesai. “Saya sudah menandatangani surat pembebastugasan pejabat-pejabat yang terperiksa, baik jabatan A, jabatan B, jabatan C,” imbuhnya.

Namun demikian, Yos tetap enggan menyebutkan siapa saja pengajar yang dimaksud. Akan tetapi, lanjut dia, masa berlaku pembebastugasan tersebut per 6 Juni mendatang, bersamaan dengan mulainya proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Sementara baru 1 orang dulu. Ditandatangani sekarang tapi berlakunya nanti (6 Juni),” tegasnya.

Salah satu yang sudah dipanggil oleh DKKE Undip adalah Prof Suteki, yang sempat viral terkait unggahannnya yang mengacu pada pembelaannya terhadap HTI. “Sudah (dipanggil) yang di DKKE, sudah diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut, mengacu pada PP 53 tahun 2010 untuk ASN yang terbukti melanggar disiplin bisa dikenai berbagai jenis sanksi termasuk pemecatan. Namun hal tersebut merupakan wewenang dari menteri. “Di PP 53 banyak sanksi. Beliau golongan 4, golongan 4 bukan kewenangan rektor, tapi kewenangan menteri. Kami memeriksa, dan mengidentifikasi. Sanksi di menteri. Kalau di PP 53 sampai pemecatan bisa,” tandas Yos.

Prof Suteki sendiri melalui siaran persnya menyatakan bahwa pada Kamis (31/5) lalu telah mendatangi DKKE Undip guna melakukan klarifikasi. Suteki menjelaskan perihal postingannya. Ia secara tegas membantah postingan di akun facebooknya merupakan bentuk anti NKRI dan Pancasila. “Saya menulis karena background saya dari kacamata hukum, kemudian saya juga seorang muslim. Saya orang hukum, saya juga muslim, dan ngerti serta memahami kondisi negara ini,” tandasnya. (den/tsa/ida)