Izin Peternakan untuk Tambang

228
DIKLAIM MELANGGAR ATURAN: Aktivitas penambangan yang dilakukan PT Era Bangun Rejeki di Dukuh Bakalan, Cepogo, Boyolali yang menggunakan izin usaha peternakan ayam. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)
DIKLAIM MELANGGAR ATURAN: Aktivitas penambangan yang dilakukan PT Era Bangun Rejeki di Dukuh Bakalan, Cepogo, Boyolali yang menggunakan izin usaha peternakan ayam. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

RADARSEMARANG.COM, BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kecolongan. Terdapat aktivitas penambangan di Dukuh/Desa Bakalan, Kecamatan Cepogo. Padahal sudah diatur bahwa di Kecamatan Cepogo, Musuk, hingga Selo melarang adanya aktivitas penambangan.

Menariknya lagi, izin yang diajukan PT Era Bangun Rejeki di Desa Bakalan untuk usaha peternakan ayam. Perizinan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng.

Anehnya, PT Era Bangun Rejeki sebagai pemohon izin tak menjelaskan kepada Pemkab Boyolali , jika tanah di lokasi tersebut akan dikeruk. DPMTPS Provinsi Jateng lalu menerbitkan keputusan nomor 534.32/4991 tahun 2018 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan batuan.

”Kalau tahu akan dikeruk, dari Pemkab Boyolali melalui Disnakkan dan DLH pasti tidak akan mengizinkan,” tegas Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali, Tri Joko kepada Jawa Pos Radar Solo, Jumat (1/6).

Aktivitas tambang di lokasi tambang yang satu tahun lalu dikukut jajaran Polres Boyolali itu jelas meresahkan masyarakat sekitar. Tanah di sekitar tambang menjadi labil dan mudah longsor. Karena elevasinya tak sama.

Warga pun melaporkan kegiatan itu dan langsung dilakukan penyelidikan. ”Kami langsung koordinasi dengan DLH, DPU, dan Disnakkan mengenai tambang tersebut. Dan semua merasa keberatan dengan penyalahgunaan rekomendasi itu,” beber Tri.

Kepala Disnakkan Boyolali, Juwaris mengatakan, sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Hasil rekomendasi yang diberikan ternyata disalahgunakan. Izin usaha peternakan ayam potong yang diajukan merupakan suatu kesalahan dan dapat dikategorikan bentuk penyalahgunaan rekomendasi. Untuk itu, Disnakan dengan tegas mencabut kembali rekomendasi yang pernah dikeluarkan tersebut.

”Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami harapkan segera melakukan pencabutan IUP. Karena tak sesuai dengan izin yang diajukan,” keluh Juwaris.

Sementara itu, pengelola  tambang, Giyanto mengklaim pihaknya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Izin turun sejak sebulan lalu. Saat ini, dua alat berat dikerahkan untuk pengerukan tanah. ”Tanahnya ini kan sudah kami beli. Rencananya akan kami bangun kandang ayam,” kilahnya. (wid/fer)