Purwanto Anggono C (JAWA POS RADAR SOLO)
Purwanto Anggono C (JAWA POS RADAR SOLO)

RADARSEMARANG.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Daerah (LKDP) Tahun Anggaran 2017. Penyebab utama kegagalan, terkait penyajian laporan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai kurang valid. Sebab masih ditemukan selisih perhitungan dalam laporan BOS tersebut.

Dari informasi yang berhasil digali Jawa Pos Radar Solo, penyajian saldo akhir BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp 4,19 miliar. Nilai tersebut merupakan saldo dana BOS di 708 SD dan 65 SMP negeri. Tetapi setelah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dari saldo yang disajikan, ternyata terdapat selisih nominal Rp 86,46 juta.

”Kendalanya dalam pengelolaan BOS di Dinas Pendidikan saja. Kalau lainnya tidak masalah. Penyajiannya laporannya istilahnya belum bisa dikatakan valid karena dalam pembukuaannya masih ada selisih. Jadi laporan pengelolaan BOS itu belum dapat diterima,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Klaten, Purwanto Anggono Cipto kepada Jawa Pos Radar Solo, Jumat (1/6).

Adanya selisih ini membuat Klaten harus puas meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Hasil sama yang didapat Kota Bersinar tahun lalu. Padahal Bupati Klaten, Sri Mulyani selalu meminta jajarannya memperbaiki menyusun LKDP demi mengejar gelar WTP.

Selanjutnya, Purwanto bakal melakukan pendampingan dan pengawalan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait penyusunan laporan keuangannya agar tidak lagi menunggu hingga akhir tahun. Tetapi pada Juli nanti, akan dilakukan pengujian terhadap seluruh laporan keuangan guna mencegah kendala yang sama.

Khusus pengelolaan dana BOS, Purwanto meminta setiap kecamatan memiliki satu tenaga yang memahami betul terhadap laporan keuangan. Dia menilai sumber daya manusia (SDM) yang paham terkait hal ini masih minim. Inspektorat bakal menyiapkan seorang SDM di tiap kecamatan untuk dilatih pembukuan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten, Sri Nugroho mengakui kegagalan Klaten meraih WTP karena penyajian BOS yang belum optimal. ”SDM mayoritas kurang memahami teknologi. Memang idealnya setiap kecamatan ada tenaga kependidikan yang menguasai BOS. Begitu juga di tingkat kabupaten,” bebernya. (ren/fer/jpg/ton)