RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Aparatur pemerintahan desa diminta menjadi peserta jaminan sosial dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang Prayitno mencontohkan dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Semarang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dimana Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD di 208 desa tersebut mendasari Peraturan Bupati (Perbup) Semarang No 89 Tahun 2017. “Harapan kita penyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat bisa bekerja optimal, karena sudah dijamin keselamatan dan resiko kerjanya oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Seperti diketahui, prioritas penggunaan APBDes 2018 antara lain untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemdes (pemerintah desa) dan BPD serta kegiatan yang menunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, kegiatan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi  publik, BUMDes, jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Peningkatakan kesejahteraaan aparatur pemerintah desa melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu kegiatan prioritas yang harus dianggarkan APBDes,” ujarnya.

Ia berharap pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dengan APBDes tidak hanya terbatas pada apartur pemerintah desa. Namun bisa dikembangkan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat pelaku kegiatan ekonomi yang ada di desa seperti kelompok tani dan kelompok bakul sayur keliling.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran, Budi Santoso berharap BPD secepatnya mengurus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah dianggarkan di APBDes. “Jangan sampai ketinggalan seperti kemarin, ada empat desa yang perangkat desanya belum diikutkan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Terdapat dua program yang diikuti oleh anggota BPD, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. “Kalau kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa ikut empat program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi mereka nantinya dapat penisun bulanan,” tuturnya. (ewb/bas)