RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Sejumlah warga Macanan RT 03 RW 02 Sidorejo Kidul Tingkir mengadu kepada walikota terkait permohonan pembebasan tanah eks bengkok yang sudah 27 tahun ditinggali. Didampingi Sulistiyono Lurah Sidorejo Kidul, empat perwakilan warga diterima langsung oleh Wali Kota Yuliyanto, Kepala BKD Adi Isnanto, Asisten I Gati Setiti, Asisten 2 Daryadi SH, dan Kabag Pemerintahan Joko Wahyono di Rumah Dinas Wali Kota, belum lama ini.

Sulistiyono menceritakan bahwa warga yang menghuni tanah eks bengkok tersebut sudah berlangsung sejak Sidorejo Kidul belum menjadi wilayah dari Salatiga. Kebijakan pemerintah desa terdahulu adalah meminjami warga tidak mampu untuk menempati tanah bengkok didirikan rumah. Dan itu berlangsung hingga sekarang meski Sidorejo Kidul sudah menjadi wilayah Salatiga.

“Warga dikenakan biaya sewa tanah per bidang Rp 30 ribu. Namun setelah pemeriksaan BPK, ada kekurangan biaya sewa, yang mengajak apprasial menaksir harga sewa. Dan sejak tahun 2017 harga sewa tanah warga menjadi Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per bidang/tahun. Oleh karenanya warga menginginkan agar tanah tersebut dibebaskan,” papar lurah Sidorejo Kidul tersebut.

Suhad, 66, warga yang dituakan menceritakan bahwa pada masa lalu proses pembebasan tanah mudah. “Dulu proses pembebasan tanah bagi warga tidak membutuhkan waktu lama, lima tahun pasti selesai karena lurah memiliki wewenang. Oleh kerenanya saya mohon pak wali kota untuk membantu warga,” pinta Suhadi.

Kepala BKD Adi Isnanto menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Salatiga tidak masalah warga menyewa dengan harga Rp 30 ribu rupiah per tahun, namun ada BPK dan aturan sekarang tidak memungkinkan atas ditempuhnya kebijakan tersebut. “Kita tetap akan mengupayakan agar proposal warga terkait pembebasan tanah eks bengkok. Tapi pemkot juga tidak berhak menentukan harga ganti ruginya, tim apprasial lagi yang akan menentukan besaran harga. Nanti bapak wali kota yang akan memberikan kebijakan terkait itu,” terang Adi Isnanto menanggapi.

Tidak jauh beda dengan Kepala BKD, wali kota Yuliyanto juga akan mengupayakan agar proses pembebasan tanah eks bengkok bisa terealisasi. “Intinya saya mendukung proposal warga, saya berpesan ikuti saja prosesnya. Namun nanti pada prosesnya juga membutuhkan persetujuan dari DPRD, jadi memang membutuhkan waktu. Kalau dulu memang mudah bapak, kepala dinas saja bisa membagikan tanah, tapi sekarang tidak bisa. Jika pejabat diberi wewenang pasti dicurigai menyalahgunakannya, maka dibuatlah aturan seperti sekarang,” ujar Yuliyanto. (sas/bas)