Pendamping PKH Harus Bersikap Netral

313

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG-Kementerian Sosial RI berjanji akan menindak tegas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti terlibat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah maupun menjadi tim sukses salah satu calon. Kemensos berjanji akan memecat pendamping PKH jika terbukti kuat terlibat politik.

“Para pendamping PKH tidak boleh terlibat terlibat politik praktis dan harus independen . Karena mereka ditugaskan oleh Kementerian Sosial,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat di Hotel Atria Kota Magelang, Rabu (30/5) malam.

Bila ditemui adanya pendamping PKH yang tidak netral, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya. Yakni bisa diberi surat peringatan pertama (SP 1), atau SP 2 dan langsung diberhentikan sebagai pendamping PKH.

Hikmat menuturkan, beberapa waktu lalu pihaknya juga telah menerima beberapa laporan yang menyebutkan, ada beberapa PKH dan pendamping PKH di salah satu daerah yang saat ini menggelar pilkada terlibat politik praktis. Namun, setelah ditindaklanjuti laporan tersebut tidak dapat dibuktikan. (had/ton)