BERI PENDAMPINGAN : LBH Ikadin Jateng dipimpin Herry Darman perkuat jejaring ke kantor BP3TKI Jateng untuk bersama memberikan pendampingan hukum terhadap PMI non procedural atau ilegal. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENDAMPINGAN : LBH Ikadin Jateng dipimpin Herry Darman perkuat jejaring ke kantor BP3TKI Jateng untuk bersama memberikan pendampingan hukum terhadap PMI non procedural atau ilegal. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Prihatin dengan meningkatnya para Pekerja Imigran Indonesia (PMI) non prosedural (ilegal) di wilayah Jateng, yang notabene dianggap pahlawan devisa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah, mengunjungi Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jateng.

“Kedatangan kami ke sini bersama tim untuk silaturrahmi, sekaligus menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus yang dialami oleh saudara kita yang menjadi PMI di luar negeri secara  non prosedural,” kata Direktur LBH Ikadin Jateng, Herry Darman, usai kunjungan, Kamis (31/5).

Menurutnya, PMI non prosedural tidak hanya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, penegak hukum juga harus hadir di tengah tengah masalah tersebut. Ia menyebutkan, banyaknya kasus yang dialami PMI sudah seharusnya pihaknya sebagai lembaga nonprofit hadir, peduli dan siap memberikan penyuluhan hukum.

“Untuk pendampingan hukum maupun penyuluhan sadar hukum terhadap PMI memang perlu segera direalisasikan, dengan harapan kasus-kasus yang sudah banyak terjadi bisa berkurang dan hilang,” imbuh Kordinator Bidang Pidana, Yulianto dan Kordinator Bidang Perdata LBH Ikadin Jateng, Sera Rusanto, didampingi Eska Pratiwi, Joko Suhjari, dan Teguh Hadi Prayitno.

Menanggapi kunjungan itu, Kepala BP3TKI Jateng Suparjo, didampingi Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Jateng, Rodli, mengatakan, PMI di Jateng sejak 2017 dari data yang diketahuinya, sudah memasuki angka 55.000, tersebar di 35 kabupaten kota di Jateng, terdiri dari 297 kasus, dimana 80 persen diantaranya didominasi PMI ilegal.

Sejumlah kasus yang dihadapi PMI seperti, selama bekerja tidak mendapat gaji, uang jaminan kesehatan yang  masih ditahan oleh agen, pembunuhan terhadap majikan, kasus pencurian, dan ada juga hilang, meninggal dunia.

“Ada juga, yang setelah ditelusuri ke majikan tidak terdapat kerjasama yang jelas alias berangkat non procedural. Hal itu terindikasi banyak dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus PMI non prosedural ini menjadi PR penting bagi kita bersama,”sebutnya.

Terkait pendampingan hukum dari Indonesia, imbuh Rodli, sebelumnya memang biaya pendampingan hukum terhadap para PMI bisa diambilkan dari asuransi, namun setelah adanya program pemerintah pusat berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), anggaran tersebut sudah tidak ada lagi.

“Memang dulu ada dari asuransi anggaran pendampingan permasalahan hukum bagi PMI, namun setelah adanya BPJS sudah tidak ada lagi,” katanya. (jks/zal)