Genjot Pendapatan Sektor Pajak

190

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang berharap bulan Ramadan tidak mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak. Kabid Pajak BKUD Kabupaten Semarang, Cholid Mawardi mengungkapkan hal itu khususnya untuk sektor hiburan, restoran, dan hotel.

“Mereka (hiburan) banyak yang libur (tidak beroperasi) saat puasa seperti ini, dan memang diwajibkan libur,” kata Cholid, Rabu (30/5).

Juga terhadap hotel dan restoran dimana yang saat ini masih beroperasi namun ia memaklumi jika bulan puasa akan berpengaruh kepada pemasukan mereka. “Namun itu juga tidak jadi alasan untuk tidak membayar pajak,” ujarnya.

Pemasangan timing box nantinya ia harapkan juga akan lebih mendongkrak pendapatan dari sektor pajak tersebut. Selain memudahkan untuk pemantauan kepatuhan pajak, timing box juga lebih mempermudah wajib pajak (WP) untuk membayarkan pajak.

Dikatakan Cholid, hingga Mei realisasi pajak dari 10 sektor mencapai Rp 9.999.201.028 jumlah tersebut diperoleh dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, parkir, air tanah, pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Adapun pendapatan untuk pajak restoran hingga Mei mencapai Rp 369.284.436, untuk pajak restoran Rp 820.837.305, pajak hiburan Rp 143.023.881, pajak reklame Rp 177.156.419, pajak penerangan jalan Rp 4.264.646.142, pajak mineral bukan logam Rp 106.259.600.“Untuk pajak parkir Rp 10.491.950, pajak air tanah Rp 370.442.729, pajak BPHTB Rp 1.600.917.245, PBB Rp 2.054.673.352,” katanya.

Adapun jumlah realisasi tersebut baru 33,40 persen dari jumlah target pendapatan daerah dari sektor pajak yang mencapai Rp 131.587.345.000. Meski realisasi terbilang baik, lanjutnya, namun menurutnya masih ada beberapa sektor yang masih belum optimal. Seperti halnya pendapatan dari sektor pajak parkir. Dikatakan Cholid, pihaknya akan lebih mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor tersebut.

Selain pendapatan dari sektor pajak parkir, dengan realisasi tersebut kesadaran WP untuk membayar pajak masih baik. Ia mencontohkan peran dari perangkat desa yang ikut membantu dalam hal penarikan PBB.

“Sebelum jatuh tempo masyarakat sudah banyak yang membayar pajak, itu juga tidak lepas peran dari aparatur desa, yang ikut mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor PBB,” tuturnya.

Seperti diketahui, apabila membayar PBB melebihi jatuh tempo akan dikenai denda sebesar dua persen dari nilai pajak yang tertera dalam SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB.

Untuk keberadaan perusahaan di Kabupaten Semarang, lanjutnya, tingkat kepatuhan pajak juga terbilang baik. “Perusahaan yang membayar PBB sebelum jatuh tempo juga mendongkrak pendapatan PBB. Nilai PBB yang dibayar oleh perusahaan cukup besar,” katanya. (ewb/bas)