DEFISIT: Direktur Pelayanan dan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari (baju hijau) saat menghadiri Ramadan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEFISIT: Direktur Pelayanan dan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari (baju hijau) saat menghadiri Ramadan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Direktur Pelayanan dan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan defisit yang di BPJS Kesehatan terjadi karena besaran iurannya masih dibawah perhitungan aktuaria.

Hal itu diungkapkan Andayani usai membuka Ramadan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta di hotel Wujil Ungaran, Rabu (30/5).“Jadi kalau dibawah peritungan aktuaria, setiap tambah kepesertaan maka BPJS Kesehatan akan semakin defisit,” ujarnya.

Meski begitu, Andayani berharap semua pihak tidak perlu cemas akan hal itu. Pasalnya, penyelesaian sudah ditemukan dalam mengatasi defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan. “Jangan khawatir di Undang-Undang No 40/2004 tentang jaminan sosial, dinyatakan pemerintah akan menyelesaikannya,” ujarnya.

Dijelaskannya, secara teori penyelesaian defisit BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui tiga cara. Diantaranya pengurangan benefit, menaikkan iuran kepesertaan, dan pemberian suntikan anggaran oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

Namun untuk pengurangan benefit dan penaikkan iuran menurutnya, tidak akan dilakukan. Apalagi, lanjutnya, jika disinkronkan dengan prekonomian masyarakat saat ini yang tergolong sulit.

“Kalau yang dilakukan itu mengurangi benefit, pasti ini akan ramai, menaikkan iuran tidak pro rakyat jadi tidak kita lakukan. Nah yang akan kita lakukan yaitu pemerintah memberikan subsidi untuk menutup defisit tersebut,” katanya.

Hal itu dilakukan pasalnya program JKN-KIS saat ini sudah banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu pemanfaatannya juga dilakukan oleh masyarakat luas. “Kenapa banyak yang memanfaatkan terbukti dengan rumah sakit penuh. Ini bukan kunci sukses, kunci sukses itu rumah sakit kosong,” katanya.

Sementara itu, Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng dan DIJ, Haris Jatmiko mengungkapkan saat ini jumlah kepesertaan di wilayah cakupannya sudah mencapai 28,5 juta jiwa. “Artinya kurang lebih 75,3 persen dan memang masih sedikit di bawah angka nasional,” kata Haris.

Karena itu di 2018 ini pihaknya menghimbau kepada semua badan usaha di Jateng dan DIJ yang belum mendaftarkan pegawainya ikut di kepesertaan JKN-KIS harus segera dilakukan. Adapun target di 2018 ini sudah mencapai 28,7 juta penduduk di Jateng DIJ ikut kepsertaan JKN-KIS. (ewb/bas)