Komitmen Pimpinan OPD Kunci Keberhasilan

Pemkab Demak Raih Opini WTP untuk Kali Kedua

75
MEMBANGGAKAN: Bupati Demak HM Natsir menerima LHP BPK RI dengan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEMBANGGAKAN: Bupati Demak HM Natsir menerima LHP BPK RI dengan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

“Komitmen pimpinan setiap OPD menjadi kunci perolehan opini WTP”

kata Inspektur Pemkab Demak-Kurniawan Arifendi

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Pemkab Demak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Demak karena pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Pemkab Demak.

Sekda Pemkab Demak dr  Singgih Setyono MMR menyampaikan, bahwa pada 2017 laporan keuangan dapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini membuktikan, bahwa Pemkab Demak bersungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan tersebut.

“Kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa kita sungguh sunguh dalam mengelola keuangan ini sesuai dengan kaidah  dan norma yang berlaku.  Tentu, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya usai mendampingi Bupati Demak HM Natsir dalam menerima opini WTP dari BPK di Semarang.

Menurutnya, dengan status opini WTP, maka proses mulai perencanaan hingga pelaksaanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi demikian, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. “Kita berharap, Demak makin jaya dan kedepan opini WTP dapat dipertahankan,” ujar dr Singgih.

Senada disampaikan Wabup Joko Sutanto. Menurutnya, perolehan WTP patut disyukuri. Sebab, WTP merupakan tolak ukur kinerja aparat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola keuangan Negara dan pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara benar sesuai perundang undangan.  “WTP juga dapat menumbuhkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lebih meningkat,” katanya.

Bupati Demak HM Natsir juga merasa bergembira dengan perolehan WTP ini. “Alhamdulillah, Pemkab Demak dapat WTP untuk kedua kalinya. Kita berharap, semangat kinerja OPD terus meningkat. Ini juga menunjukkan adanya hubungan dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif berjalan baik. Kita mohon do’anya agar Pemkab Demak dapat melanjutkan pembangunan lebih baik lagi,” kata bupati.

Perolehan WTP juga disambut baik Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin. “Ini menunjukkan kerja keras kita sehingga WTP dapat dipertahankan. Kita berharap, kedepan bisa dapat WTP lagi sehingga masyarakat Demak lebih baik dan sejahtera,” kata Nurul.

Inspektur Pemkab Demak, Kuniawan Arifendi menuturkan, opini WTP memiliki posisi strategis bagi pengelolaan keuangan daerah. “WTP menjadi suatu kewajiban sehingga kita harus bersungguh sungguh meraihnya. Pada laporan keuangan 2016 kita meraih opini WTP kali pertama dan laporan keuangan 2017 ini juga meraih WTP,” katanya.

Pada tahun sebelumnya, diibaratkan sebagai tahun cuci gudang. Ini memerlukan kerja keras dalam menata sistem yang ada. Setelah tertata, maka tahun berikutnya pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi. “Muaranya masih pada persoalan penataan aset. Dan, data aset ini terus kita perbaiki dari tahun ke tahun. Soal adanya temuan juga terus menurun dan terus dilakukan perbaikan. Adanya sistem pengendalian manajemen internal dimasing masing OPD juga membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Karena itu, untuk memperoleh WTP tidaklah mudah. Sebab, selain butuh kerja keras dan cerdas, juga harus ada kesesuaian standar akuntansi yang berlaku. “Meski tidak ada penyimpangan, namun  standar akuntansi harus dijalankan, utamanya dari sisi administrasi. Ini juga menghindari pencatatan yang dobel,” katanya.

Kurniawan menambahkan, yang paling penting adalah bagaimana komitmen para kepala OPD ikut terjun langsung dalam memberikan pendampingan terkait penataan aset daerah ini. “Komitmen pimpinan OPD ini akan memperkuat prosedur pengendalian sistem yang ada, termasuk ditingkat kecamatan dan desa,” kata dia.

Untuk memudahkan kinerja, sebelumnya juga telah dibentuk tim penataan dan pendataan aset daerah yang  lebih terkoordinasi dan sinergis. Dia mengatakan, rekomendasi yang diberikan BPK bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Demak. Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI sejak 2015 hingga 2017 menunjukkan adanya peningkatan tindak lanjut rekomendasi. “Ini membuktikan keseriusan Pemkab Demak dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, perolehan opini WTP 2016 dan 2017 ini merupakan konskuensi logis yang diperoleh. Sebab, jajaran pimpinan Pemkab menyadari dan berkomitmen bahwa akuntabilitas keuangan kepada masyarakat adalah kewajiban melekat atas kewenangan pengelolaan keuangan. “Jadi, komitmen pimpinan menjadi kunci perolehan opini WTP,” katanya. (hib/bas)

Silakan beri komentar.