Tiga Kali Berturut-Turut Pemkab Pekalongan Raih Predikat WTP

367
HASIL KINERJA : Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
HASIL KINERJA : Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, kembali menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2017.

Predikat WTP ini, merupakan kali ketiga secara berturut-turut yang diterima oleh Pemkab Pekalongan. Penyerahan penghargaan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, disaksikan 26 Bupati Walikota se Jawa Tengah, 26 Ketua DPRD Kabupaten Kota  Se Jawa Tengah, Senin (29/5).

Bupati Pekalongan H Asip Kholbihi, mengungkapkan bahwa capaian opini WTP atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2017, atas kerja keras kinerja semua pihak yang ada di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dengan diperoleh predikat WTP tiga kali berturut-turut menunjukan bahwa pengeloaan anggaran yang ada di Pemkab Pekalongan telah dilakukan sesuai SOP dan aturan yag telah ditetapkan. Hal itu juga menunjukkan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel.

“Hasil WTP ini merupakan upaya kerja keras pengelolaan keuangan Pemkab Pekalongan, yang telah sesuai dengan SOP dan aturan. Ini harus dipertahankan dan harus diimbangi dengan pelayanan masyarakat yang prima dan maksimal,” ungkap bupati.

Bupati Asip juga menegaskan bahwa opini WTP yang ketiga ini, adalah bentuk dari keseriusan seluruh jajaran Pemkab Pekalongan, yang terus berkomitmen menjalankan pedoman Peraturan Perundang-Undangan. Khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Capaian ini tentu atas bimbingan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, serta hubungan yang sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kepada seluruh aparatur yang terlibat, baik yang langsung maupun tidak langsung, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Mari kita jadikan hasil opini BPK ini sebagai peletup semangat kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi,” tegas bupati.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo menjelaskan, bahwa upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Jateng dalam mendorong penerapan akuntansi berbasis aktual, baik sistem akuntansi, maupun LKPD, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi LKPD se-Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir. Mulai dari komuinikasi yang inten dengan seluruh stakeholder, pemeriksaan dukungan terhadap LKPD, serta persiapan dan pelaksanaan audit LKPD yang efektif.

Opini WTP ini diberikan kepada Pemda, apabila pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Administrasi Keuangan (SAP), efektif dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.

“Karena kita ingin mempertahankan, cenderung semakin baik. Hal ini karena terjalinnya kerjasama yang baik antara bupati, DPRD dan semua OPD,” jelas Hery Subowo.(thd/adv/zal)