Komisi A DPRD Batang Belajar di Mal Pelayanan Publik Batam

318
MENGAGUMKAN :  Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik di Batam, beberapa waktu lalu. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
MENGAGUMKAN :  Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik di Batam, beberapa waktu lalu. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATAM – Mal Pelayanan Publik (MPP) di Batam Centre menjadi ikon pelayanan prima sebuah pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut membuat anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang datang dan belajar langsung kepada pengelolanya.

Mal Pelayanan Publik tersebut baru diresmikan Presiden pada bulan April 2018 lalu. Melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat. Dari berbagai instansi bahkan dari pelayanan bidang swasta juga tersedia komplit.

Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh anggota Komisi A dengan Katua Komisi H Purwanto. Rombongan diterima langsung oleh Kabid Promosi Data dan Informasi Verbian Hidayati dan para staf dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpatu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Batam.

“Di tempat kami hampir 90 persen pelayanan publik di Batam sudah dilayani di tempat ini,” ucap Kabid Promosi Data dan informasi DPMPTSP Kota Batam Verbian Hidayati, saat bertemu dengan rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang, Rabu (23/5).

Dijelaskan Verbian, diantara instansi yang sudah membuka layanan adalah Bea Cukai, DPMPTSP Kota Batam, Imigrasi, Notaris, BP Batam, dan sejumlah perizinan lainnya, termasuk konter Bank BNI.

Terbilang memawah dan komplit ungkap Verbian, bahwa Mal ini merupakan project nasional, dan perintah langsung dari Presiden RI melalui Kementira Aparatur Negara. Dan diakui memang mengadaptasi pelayanan serupa yang ada di beberapa negara di Eropa dan sebagian Asia.

Lokasi yang digunakan juga sebenarnya bukan aset miliki Pemerintah Kota Batam, namun gedung serbaguna milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan tempat pameran. Dalam pembuatannya agar lebih menarik dan futuristik, mereka mengandeng perkumpulan Arsitektur Batam. Mereka menyewa hingga tahun 2022, awal tahun menggratiskan biaya sewa, namun tahun berikuitnya setiap tenan diwajibkan membayar biasa sewa lahan.

“Awalnya kita memiliki kendala dalam mengumpulkan pelayanan, karena setiap lembaga memiliki cara dan standarisasai sendiri. Namun berkat bantuan pemerintah pusat dan kementrian yang berwenang sehingga bisa mudah koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut,” terangnya.

Anggota Komisi A Hj Junaenah mengaku cukup kagum dan salut dengan mal pelayana tersebut. Karena ngurus apa saja ada, sampai nikah di tempat tersebut pun bisa, karena sudah disediakan KUA bahkan ruangan akad nikah. “Pelayanan di sini luar biasa, di MPP lantai satu ada 121 jenis perizinan khusus ,” katanya.

Ketua Fraksi PDIP ini, menambahkan,  dari 121 pelayanan antara lain 71 perizinan di dinas, perizinan BP2RD Dispenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya. Sehingga total 121 perizinan yang ada di Pemkot Batam beroperasi di MPP.

Ditambahkan anggota Komisi A lain, Istiana Gustian, pada prinsipnya MPP ini diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pihaknya berharap bisa menyerap dan belajar bagaimana pelayanan di MPP.

“Walaupun untuk ditiru di Kabupaten Batang masih cukup jauh, namun kami bisa memiliki informasi  dan bagaimana pengelolaannya. Jika ke depan ingin dilakukan hal yang sama, kami sudah punya bekalnya,” kata Politisi dari Fraksi Golkar ini. (han/adv/zal)