Belajar Pengelolaan Aset di Tanjung Pinang

263
KOMPAK – Perwakilan DPRD Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saat berfoto bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang, saat melakukan kunjungan kerja. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
KOMPAK – Perwakilan DPRD Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saat berfoto bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang, saat melakukan kunjungan kerja. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, TANJUNG PINANG – Selama 3 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Kepulauan Riau. Atas prestasi tersebut, Kabupaten Batang melalui anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar studi banding tentang pengelolaan aset.

Kunjungan kerja yang dilakukan pada Selasa (22/5/2018) lalu, rombongan ditemui oleh Kabag Administrasi Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Yussuwadita, Kasubid Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Kota Yudi Ramdani dan beberapa staf. Dijelaskan Yudi Ramdani, Pemerintah Kota Tanjung Pinang memang menerima penilaian WTP secara berturut-turut, yaitu dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada awal pemerintahaan, mereka hanya melakukan pencatatan aset secara standar, sehingga pemerintah setempat langsung memutuskan melakukan kerjasama langsung dengan BPK RI, untuk bisa membuat laporan kekuangan dan aset secara tepat.

“Awalnya kita pakai pencatatan manual dan beralih ke aplikasi namun mandiri. Karena kurang tepat, sejak 2014 kami beralih menggunakan aplikasi dari BPKR RI, yaitu SIMDA BMD,” terangnya.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) ini, sebut Yudi juga digunakan sebagian besar pemerintahan di tanah air dan terbukti bisa berikan laporan yang tepat. Pada awal penggunan sistem baru, pihaknya selain melakukan perbaikan data, didukung langsung dengan melakukan cek lapangan. Terutama segala akses dan aset yang sudah dimiliki selama ini.

Dari pantuan secara data dan fisik kemudian dicocokkan dengan menggunakan aplikasi. Sehingga ketika tercatat dan terintegrasi, akan memudahkan dalam membuat laporan.

Ditambahkan Yussuwadita, keuangan negara memang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. “Kita terus dapat WTP, berarti pengelolaan keuangan Pemko Tanjungpinang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur tentang keuangan daerah.”

Atas pencapaian tersebut, anggota Komisi A yang diwakili oleh Ketua Komisi Purwanto, menyatakan, pencatatan aset sebuah daerah memang cukup krusial. Karena tidak saja pelaporan keuangan saja yang harus dicatat secara tepat, aset juga penting. “Kadang aset menjadi ganjalan dalam pelaporan BPK, sehingga sering suatu daerah tidak memperoleh WTP. Untuk itu Batang harus bisa lebih baik dalam segala pencatatan dan pelaporan keuangan ini ke depan,” harap Purwanto. (han/adv)