Komisi A Salut dengan Pemdes Bintan

238
DISKUSI : Komisi A DPRD Kabupaten Batang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bintan dan berdiskusi tentang pengelolaan pemerintahan desa. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
DISKUSI : Komisi A DPRD Kabupaten Batang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bintan dan berdiskusi tentang pengelolaan pemerintahan desa. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BINTAN – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Batang, melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin (21/5). Kunjungan tersebut untuk belajar terkait pengelolaan Pemerintahan Desa (Pemdes).

Rombongan Komisi A dipimpin H Nur Untung Slamet, diterima langsung Asisten 1 Pemerintah Ismail, Pemkab Bintan Ismail, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rony Kartika dan Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumardiyanty.

Komisi A mengapresiasi tata pemerintah desa yang dilakukan Pemkab Bintan. Karena dapat mengelola anggaran yang cukup besar secara terstruktur dan tertata rapi.

H Nur Untung Slamet sempat mempertanyakan terkait bagaiamana pengeolaan dana desa di 36 desa, hingga Siltap di Bintan. Sehingga perangkat dan kepala desa hingga Ketua RT lebih makmur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika menjelaskan, untuk tahun 2018 ini, dana desa Kabupaten Bintan berkisar Rp 30,9 miliar. Dana tersebut ditujukan kepada 36 pemerintah desa. Dibandingkan tahun 2017, nilai tersebut terjadi pengurangan berkisar Rp 600 juta. Pengurangan Dana Desa  untuk kabupaten tersebut sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, berdasarkan rasio angka kemiskinan Bintan yang sudah turun.

“Selain formulasi rasio angka kemiskinan, pemerintah pusat juga mencantumkan pembobotan pada rasio jumlah penduduk, luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis suatu daerah, sehingga kini kami menerima sebesar itu,” terangnya.

Dalam pengelolaan dan laporan juga sudah menggunakan Siskudes, sehingga mudah terpantau dan transparan. Sehingga pemerintan daerah bisa memantau perkembangan dana yang sudah digunakan dan peruntukkannya dengan baik.

Menanggapi cukup rapinya pengelolaan pemerintahan desa di Bintan, anggota Komisi A Fatkuraohman cukup salut. Karena semua dilaksanakandengan baik, total dan terperinci.

“Desa di Bintan memang cukup makmur, walaupun tergolong pemerintahan yang baru, namun cukup baik dalam tata kelolanya,” ujar anggota dari Fraksi PKB ini.

Ditambahakan anggota lain, Purwandi, pengelolaan Pemdes memang cukup detail dan rapi. Bahkan perangkat desa juga diberi upah yang layak, sehingga tingkat terkecil dalam berikan pelayanan bisa lebih maksimal.

“Di sini sampai Ketua RT saja dapat insentif Rp 450 ribu per bulan. Ini bisa memantik kerja lebih total dan baik,” tandasnya.

Dari hasil belajar dan diskusi yang didapat, walaupun belum bisa diterapkan di Pemerintah Kabupatan Batang, minimal DPRD sudah memiliki gambaran yang tepat bagaiaman ke depan bisa mengelola pemerintah desa dengan baik dan layak. (han/adv/zal)