PPDB SD dan SMP Tak Berlakukan Zonasi

2273

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019 tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kota Magelang tidak menerapkan sistem zonasi. Langkah ini diambil karena ketersediaan calon jumlah peserta didik.

“Dilihat dari data, lulusan SD tahun ini sekitar 2.606 siswa. Sementara lulusan SMP sekitar 3.426 siswa. Bisa dilihat lulusan SMP ini sama dengan daya tampung yang artinya lulusan SD, semua akan tertampung di SMP,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang Taufik Nurbakin, Kamis (24/5).

Taufik menyebutkan, pendaftaran calon siswa baru direncanakan akan mulai dibuka pada 5-7 Juni mendatang secara offline/manual untuk jenjang SD dan daring/online untuk jenjang SMP. Meskipun demikian, ketentuan zonasi akan diubah dan difasilitasi dengan penambahan nilai lingkungan dan nilai asal sekolah. Nilai lingkungan terbagi tiga kategori. Yakni nilai 1 untuk pelajar yang bertempat tinggal di Kota Magelang, nilai 0,25 untuk bertempat tinggal di kecamatan yang sama dengan lokasi sekolah, dan nilai 0,25 untuk penduduk miskin bertempat tinggal di Kota Magelang.

“Kalau nilai sekolah hanya satu penilaian, yakni nilai 1 untuk pelajar yang berasal dari sekolah di Kota Magelang. Dilihat dari geografis, Kota Magelang itu kecil, maka zonasi tidak tepat diterapkan di sini,” beber Taufik.

Selain nilai lingkungan dan sekolah, ada pula beberapa nilai lain yang berlaku sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada satu tambahan nilai yang baru diterapkan di tahun ini, yaitu nilai nonakademis kepada calon siswa baru yang memiliki kemampuan menghafal Alquran.

“Siswa yang hafal 1-2 juz diberi nilai 0,75, hafal 2-4 juz tambah nilai 1,50, hafal 4-6 juz nilai 2,25, dan hafal di atas 7 juz setara dengan juara nasional. Bagi yang juara nasional wajib diterima di sekolah manapun, dan siswa yang bersangkutan bebas memilih,” papar Taufik.

Sementara, Ketua Dewan Pendidikan Kota Magelang Kartono mengingatkan bahwa PPDB termasuk masa kritis, karena ada kepentingan besar di masyarakat. Untuk itu, Kartono meminta kepada sekolah untuk memperhatikan pelayanan. “Jangan sampai ada komplain dari orang tua/wali yang dapat berdampak pada proses pendidikan. Kuncinya adalah taat regulasi. Kalau sudah sesuai aturan, urusan selesai,” tukas Kartono. (had/ton)