RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Kasus keterlibatan salah satu guru besar Universitas Diponegoro (Undip) terus bergulir. Meski demikian, Undip masih belum memutuskan sanksi pada Prof Suteki, yang disebut mendukung konsep khilafah yang digencarkan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sidang etik yang dilaksanakanpun belum selesai.

Seperti diketahui, viralnya sejumlah postingan Suteki melalui akun media sosialnya direspon oleh kampus dengan mengeluarkan empat poin pernyataan. Selain itu, Rektorat dalam hal ini Majelis Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip juga menggelar sidang etik sejak Selasa (22/5) yang hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan.

“Sidang DKKE sampai saat ini masih dalam tahap sidang-sidang internal dan pengumpulan bukti-bukti,” ungkap Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro Dwiwarno, Kamis (24/5).

Lebih lanjut, Nuswantoro menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan sidang DKKE tidak selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Sidangpun masih terus berlangsung hingga seminggu ke depan. DKKE masih dalam proses konfirmasi dan klarifikasi pada pihak terkait. “Sampai minggu depan dipastikan belum ada informasi hasil putusan sidang,” tegas Nuswantoro.

Terpisah, Prof Suteki berharap sidang etik terkait dirinya berjalan fair. Ia tidak ingin masalah ini berimbas pada apa yang telah dikerjakannya selama puluhan tahun. “Jangan karena masalah ini, ekspresi saya ini, seolah puluhan tahun yang sudah saya kerjakan tidak berarti sama sekali,” ungkap Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip ini.

Yang pasti, Prof Suteki menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti prosedur yang dilakukan Undip, termasuk sidang etik supaya tidak menjadi bola liar. Ia merasa sejumlah pemberitaan justru telah membunuh karakternya sebagai dosen Pancasila. “Saya dikatakan anti-Pancasila, anti-NKRI, dan sebagainya. Padahal saya ini sudah 24 tahun mengajar Pancasila termasuk filsafatnya,” ujar pria asal Sragen itu.

Dosen yang juga mengajar di Akademi Kepolisian (Akpol) ini menjelaskan, apa yang dituangkannya di medsos, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini, serta tidak bermaksud anti-Pancasila dan anti-NKRI.

Bahkan, ketika dirinya masuk sebagai mahasiswa di Undip menjadi juara pertama Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Unggahan melalui medsos itu menurutnya adalah ekspresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia meminta masyarakat melihat sisi ilmiahnya.

“Kalau tidak percaya coba ditanya anak-anak didik saya. Apakah pernah saya mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, mengatakan kamu jangan Pancasilais. Tolong lihat sisi ilmiahnya. Jangan semua dipolitisasi, dikatakan serba ekstrem, anti ini dan sebagainya,” pungkasnya. (tsa/ida)