BUMN Sebaiknya Kuasai Bisnis yang Eksploitasi SDA

281
SUHARIYANTO (IST)
SUHARIYANTO (IST)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Pemerintah diminta menggenjot pendapatan nonpajak melalui eksplorasi bonus demografi Indonesia yang kaya raya. Baik gas bumi, tambang, minyak, kapur sebagai bahan baku semen, batubara, dan sebagainya. Jika pengelolaan energi sumber  daya alam (SDA) tak terbarukan itu sepenuhnya di tangan pemerintah sesuai amanat pasal 33 UUD 1945—dalam hal ini BUMN—maka pemerintah tak perlu membebani rakyatnya dengan aneka pungutan pajak.

Pendapat itu disampaikan oleh pemerhati sosial dan politik, Ir Suhariyanto. Ia menyentil APBN yang tidak ideal, karena pendapatan pajak justru 80 persen dari postur APBN. Sisanya, 10-20 persen merupakan pendapatan nonpajak. “Dengan postur APBN yang seperti ini, sepertinya tidak ada upaya lain pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara, selain hanya menariki pajak dari rakyat. Jelas, rakyat yang semakin terbebani.”

Pada APBN 2018 misalnya, postur penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun. Sementara pendapatan nonpajak hanya 275,4 triliun. Satu sisi, lanjut Suhariyanto, pemerintah terkesan hanya fokus pada masalah pemakaian anggaran. “Kontrol pada pemakaian anggaran luar biasa dilakukan oleh KPK, kejaksaan, kepolisian, dan perangkat hukum lainnya. Tapi seolah lupa pada pemberdayaan atau kontroling pemasukan negara.”

Mustinya, saran Suhariyanto, upaya-upaya eksploitasi kekayaan alam dalam rangka mencari pundi-pundi pendapatan negara, lebih diketati. Ironisnya, lanjut Suhariyanto, sumber daya berupa energi tak tergantikan yang merupakan kekayaan perut bumi Ibu Pertiwi, sebagian malah dikuasai oleh perusahaan swasta maupun asing. Perusahaan asing yang mengelola minyak bumi, di antaranya, PT Chevron, PT Newmont,  PetroChina,Conoco Phillips, BP, Niko Resources, dan sebagainya. Itu belum perusahaan milik swasta. Termasuk, semen yang sebagian besar justru dikuasai perusahaan asing. Sebut saja, Heidelberg Cement, Holcim Ltd, Cemex, dan Lafarge produsen semen asal Perancis.

Padahal, pegunungan kapur yang menjadi bahan baku utama semen, terbentang luas di sejumlah wilayah di Indonesia. Utamanya di Pulau Jawa. “Semestinya, eksplorasi kekayaan alam yang tak tergantikan atau tak terbarukan dilakukan 100 persen oleh perusahaan-perusahaan milik negara untuk kepentingan rakyat dan anak cucu bangsa ini ke depan.”

Hal kedua yang jadi perhatian Suhariyanto adalah jasa telekomunikasi yang sebagian masih dikuasai perusahaan asing dan swasta. Suhariyanto melihat, telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dan pasarnya sangat besar. Jika potensi ini dikelola oleh semua perusahaan negara, tentu profitnya sangat luar biasa.

“Captive market bisnis ini sangat besar. Bayangkan jika ada 200 juta pengguna handphone, misalnya saja dikalikan 100 ribu (pembelian pulsa), maka nilainya sudah triliunan. Ini potensi yang sangat besar.” Karena telekomunikasi sudah merupakan kebutuhaan hajat hidup orang banyak, maka hendaknya dikuasai oleh negara. “Negara harus menjadi pemegang mayoritas saham, 50 persen plus 1. Hal yang sama juga hendaknya dilakukan di listrik, air, dan sebagainya.

“Jika pemerintah serius mengelola itu semua, maka pendapatan negara sangat besar.” Hal ketiga yang musti jadi perhatian pemerintah adalah pengelolaan sumber daya alam yang tergantikan seperti pertanian, perkebunan, dan sebagainya. “Di bidang itu, pemerintah harus hadir dengan menguasai 50 persen saham perusahaan pengelola pertanian maupun perkebunan.”  (isk)