Dewan Siap Jadi Mediator Kampoeng Rawa

351
TUTUP: Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menutup Kampung Rawa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUTUP: Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menutup Kampung Rawa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD Jateng berharap segera ditemukan solusi dari masalah yang dihadapi pengelola taman apung Kampoeng Rawa di Desa Bajelen, Tuntang, Kabupaten Semarang. Dewan tidak ingin masalah perizinan berlarut-larut, hingga kemudian menjadikan warga yang menjadi karyawan akhirnya menganggur. Dewan mengaku siap menjadi mediator hingga masalah tersebut bisa segera rampung.

Sejak April, Satpol PP Kabupaten Semarang, menutup Kampoeng Rawa yang berdiri di atas Rawa Pening. Ada sembilan perda yang dijadikan landasan hukum penutupan itu. Pemkab menilai pihak Kampoeng Rawa melanggar tata ruang, tak berizin dan tak memiliki izin gangguan (HO). Akibatnya nasib puluhan orang menjadi tak jelas.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, M Chamim Irfani menegaskan, ada beberapa hal yang perlu mendapat kejelasan dari masalah Kampoeng Rawa. Sepengetahuannya, pengelolaan Rawa Pening ada tiga instansi yakni Kementerian ESDM, Pemprov dan Pemkab Semarang. “Karena itulah, dipertanyakan aset yang digunakan objek wisata itu menjadi pengelolaan mana,” katanya.

Ia menambahkan, yang harus dipertanyakan perihal penutupan baru dilakukan sekarang ini mengingat Kampoeng Rawa sudah ada sejak enam tahun lalu. “Aset di sini milik siapa? Kenapa masalah penutupan baru bisa dilakukan sekarang ini disaat karyawan sudah menggantungkan nasibnya pada Kampoeng Rawa. Ini harus jelas supaya kami bisa turut membantu menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Pemkab Semarang harus transparan dan bisa melakukan mediasai langsung dengan pihak pengelola. Apalagi, pengelola mengklaim jika sekarang ini berkas-berkas perizinan sudah komplet. Bahkan, sudah berkali-kali mengajukan permohonan perizinan kepada Pemkab Semarang. “Segala jenis usaha harus mematuhi aturan dengan melengkapi berkas-berkas perizinan yang dibutuhkan. Harus ada jalan tengah dan saling duduk bersama,  sehingga bisa membuka usaha itu lagi,” tambah Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Makruf. (fth/zal)