PGN–Pertagas, Optimalisasi Holding BUMN Migas

194
HOLDING MIGAS : PTH Dirut PT Pertagas Indra Setyawati (kiri), Direktur PIMR PT Pertamina Gigih Prakoso (tengah), Dirut PT PGN Tbk Jobi Triananda Hasjim (kanan) foto bersama saat Konferensi Pers Holding Migas PGN-Pertagas di Kementerian BUMN RI, Jakarta, Senin (21/5). (ISTIMEWA)
HOLDING MIGAS : PTH Dirut PT Pertagas Indra Setyawati (kiri), Direktur PIMR PT Pertamina Gigih Prakoso (tengah), Dirut PT PGN Tbk Jobi Triananda Hasjim (kanan) foto bersama saat Konferensi Pers Holding Migas PGN-Pertagas di Kementerian BUMN RI, Jakarta, Senin (21/5). (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA–PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan melakukan integrasi atas kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Migas. Hal itu turut mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional, melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua).

Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menjelaskan bahwa progres pembentukan holding BUMN Migas yakni Pertamina dan PGN dalam proses finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan. “Sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PGN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan pemegang saham atas transaksi material terkait dengan integrasi tersebut,” jelas Fajar.

Setelah proses integrasi ini selesai, Fajar berharap Pertamina sebagai holding BUMN Migas dapat memberikan wewenang sekaligus mengarahkan subholding gas menjadi ujung tombak bisnis gas di Indonesia.

Harapannya, holding BUMN Migas melalui integrasi ini akan menghasilkan lima hal. Yakni, menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi sehingga tercipta harga gas yang lebih terjangkau kepada konsumen. Meningkatkan kapasitas dan volume pengelolaan gas bumi nasional. Meningkatkan kinerja keuangan holding BUMN Migas. Meningkatkan peran holding migas dalam memperkuat infrastruktur migas di Indonesia. Penghematan biaya investasi dengan tidak terjadinya lagi duplikasi pembangunan infrastruktur antara PGN dan Pertagas.

Lebih jauh, Fajar menambahkan, perubahan status PGN menjadi anak usaha Pertamina maupun Pertagas tidak akan merugikan para karyawan yang bekerja di kedua perusahaan tersebut. “Pembentukan holding BUMN Migas tetap mempertahankan 100 persen pekerja yang ada saat ini dan tidak ada perubahan kompensasi dan benefit bagi karyawan,” katanya.

Selain itu, para karyawan PGN dan Pertagas tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam program pengembangan pekerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). (ida)