Tak Banyak Janji, Tapi Banyak Kerja Realisasikan Program Prioritas

Setahun Bupati Wihaji-Wakil Bupati Suyono Pimpin Pemkab Batang

201
KOMPAK: Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Batang Suyono selalu kompak dalam setiap kesempatan, baik saat acara resmi maupun santai. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG)
KOMPAK: Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Batang Suyono selalu kompak dalam setiap kesempatan, baik saat acara resmi maupun santai. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Setahun Kepemimpinan Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Suyono langsung tancap gas untuk merealisasikan berbagai program prioritasnya. Seperti revitalisasi jalan sebagai sarana infrastruktur yang memang sangat vital untuk pembangunan ekonomi rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur perkotaan di tahun 2018 salah satunya, hal ini dilakukan agar perwajahan kota Batang semakin tertata dan rapi. Ada 10 ruas jalan yang ada di Kota Batang yang hampir selesai pembangunanya yang terletak di Jalan Dr Cipto, Dr Wahidin, Dr Soetomo, Jalan Gajah Mada, Lingkar Alun–alun, Jalan Sikuri Klidang, Jalan Suporapto, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Depok Pantai Sigandu.

Dari perbaikan 10 ruas jalan tersebut memakan anggaran Rp18,7 miliar, bersumber dari dana APBD. Tidak hanya itu ada tiga titik ruas jalan, yang menggunakan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), mencapai  Rp 16,8 miliar, dengan rincian pengunaan untuk perbaikan jalan kabupaten ruas Jalan Pandansari Kecamatan Warungasem Rp 4,1 miliar, Jalan Soetoyo Rp 5,1 miliar dan Jembatan Prigi Kecamatan Subah Rp 7,6 miliar.

“Setelah rampung semua, di tahun 2019 kami targetkan untuk perbaikan trotoar yang ada di Kabupaten Batang dan ruas jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan – Kecamatan lain. Adapun jalan desa juga kami intruksikan kepada Kepala Desa untuk diprioritaskan pembangunannya,” terang Bupati Wihaji saat di temui di Kantornya.

Untuk merubah perwajahan wilayah kota Batang, Bupati Wihaji bahkan rencananya membangun Batang Super Block yang di dalamnya ada sport centernya termasuk GOR indoor tahun ini. Detail Engeneering Design (DED) nya, bahkan sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Super Block berlokasi di eks pasar darurat atau tepatnya di Jalan Dr Sutomo, dengan luasan lahan sekitar 8 hektare lebih. Tak hanya pembangunan fisik saja, program prioritas untuk sosial kemanusiaan, dalam setahun ini banyak yang direalisasikan. Hal ini sesuai janji politiknya, seperti program Santunan Kematian yang dimulai per 25 Oktober 2017. Untuk keluarga miskin melalui aplikasi E-Sakti mendapatkan santunan Rp 1 juta per kepala. Tercatat hingga Desember 2017 sudah menyantuni 166 orang miskin yang meninggal yang diberikan kepada ahli waris. Dengan dana dari Rp 2 miliar di tahun 2017 meningakat menjadi Rp 9 miliar dana yang disiapkan. Juga bertahap telah merealisasikan program ambulan untuk desa di awal kepemimpinannya.

Begitu juga dengan tunjangan insentif guru Madrasah Diniyah dan TPQ yang semula mendapatkan Rp 600.000 pertahun kini dinaikan menjadi Rp 1,2 juta. Ditambah adanya tunjangan Insentif Operasional bagi Rukun Tangga, sebagai ujung tombak pemerintahan terdepan, pak RT mendapat Rp100.000 perbulan.

“Berbagai bantuan yang belum ada di Batang ini, sebagai bentuk penghargaan kepada rakyat yang selama hidupnya membayar pajak dan memberikan kontribusinya dalam membangun Batang. Dengan aplikasi jadi tak butuh waktu lama pencairanya,” jelas Wihaji.

Selanjutnya terkait Penghasilan Tetap (SILTAP) bagi pemerintahan Desa juga naik. Yang mana kepala Desa naik menjadi Rp 250.000, sekretaris desa naik Rp150.000 dan untuk perangkatnya dinaikan Rp 100.000. Kenaikan SILTAP ini di era Wihaji Suyono karena ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 Rp 209.957.559.449 naik di tahun 2017 menjdi 219.815.869.111 dan untuk tahun 2018 menragetkan Rp 232.903.746.702.

Tata Kelola Pemerintahan

Berawal dari tata kelola pemerintahan, kinerja Pemerintahan Wihaji-Suyono langsung nyetel dengan semangat transparansi dan anti korupsi yang diusung KPK. Bahkan pada 21 November 2017 saat itu, bupati diundang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaparkan program E-Goverment hingga rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. Batang bahkan direkomendasikan KPK sebagai rujukan tentang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan berbasis TI.

Beberapa aplikasi E-Goverment yang sudah dimiliki Pemkab Batang antara lain, E-Planing dan E-Budgeting, Simpelbang, LPSE, E-Sakip, E-Hibah Bansos, E-Sakti, yang hampir kesemuanya terintegrasi dan memudahkan masyarakat mengaksesnya. Kata Bupati, kelebihan aplikasi E-Goverment di Batang adalah fiturnya yang sederhana dan mudah diterapkan, sehingga mudah dikloning daerah lain.

Pada 9 November 2017, Bupati juga melaunching program smart city and village sebagai bukti komitmennya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kian melayani. Kinerja tersebut juga mulai diapresiasi. Akhir Oktober lalu, Pemkab bahkan memboyong 2 The Best Top IT Award 2017, yakni  Implementation on Smart City dan Top Digital Transformation Readiness dari Itech Magazine yang mendapat dukungan dari Kementrian Kominfo.

“Kita sudah memilki sekitar 100 lebih aplikasi sebagi bentuk pelayanan yang efektif, efisien dan sederhana, bahkan kita sudah penandatangan MOU dengan Kementerian Kominfo, sebagai salah satu gerakan menuju 100 smart city,” jelas Wihaji.

Di sektor pelayanan publik, hasil penilaian terkait tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang telah diatur UU Pelayanan Publik, juga menempatkan Batang sebagai yang tertinggi di Jateng. Nilai kepatuhannya naik dari 66,43 di 2016 menjadi 79,71 di 2017. Bahkan, secara nasional Batang menempati urutan 15 dari 152 kabupaten/kota se-Indonesia yang disurvei Ombudsman.

Masih soal tata kelola pemerintahan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2017 juga menempatkan Batang dalam predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan. Tetapi Bupati Wihaji menyadari bahwa prestasi itu erat kaitannya dengan kinerja pemerintahan sebelumnya. Tak ketinggalan, belum lama ini Pemkab Batang juga kembali meraih penghargaan peduli HAM dari Presiden Jokowi.

Terkait program investasi, Wihaji-Suyono menjanjikan mampu menghadirkan 100 investor dalam 5 tahun kepemimpinannya untuk menyerap 10.000 lapangan kerja.Hasil rilis BKPM RI per Oktober 2017 juga menunjukan data kumulatif realisasi investasi di Kabupaten Batang sepanjang Januari-September menembus angka Rp 3.524 M dan menempatkanya sebagai rangking kedua di Jateng.

Iklim investasi pun diyakini kian meningkat. Akhir November, Bupati menandatangani Letter of Interest (LOI) dengan 2 investor. Ada PT Kukdong yang berminat menanamkan investasinya hingga Rp 125 miliar, serta PT Fit Food Industry dengan rencana investasi Rp 25 miliar.

Untuk mengatasi pengangguran yang menjadi kewajiban Pemkab dan masuk dalam janji kampanyenya dengan menargetkan 10.000 tenaga kerja, Ia pun menggelar job fair  yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Batang Senin (30/4/2018).

“Yang penting ini bagian dari program kerja dan lebih penting lagi kita menolong pencari kerja, terbukti lowongan pekerjaan 3.459 pendaftaran yang mengembalikan formulir mencapai 2.444,” ungkap Wihaji.

Ia berkeyakinan menciptakan 10 ribu tenaga kerja mampu terealisasi, pasalnya di Tahun 2018 ada enam perusahaan Perusahaan Penanaman Modal Asing ( PMA ) Penanaman Modal Dalam Negri ( PMDN ), yang akan hadir di Kabupaten Batang dan akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Dalam kurun waktu satu tahun pertama menjabat Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Suyono telah melaksanakan tiga pokok yang paling mendasar yaitu, meletakan dasar kebijakan dan arah yang jelas untuk Batang 5 tahun kedepan, mengintrodusir pola pokir (mindset) baru yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan, mengintrodusir mimpi – mimpi besar untuk mencapai kesuksesan.

Tiga hal tersebut tentunya OPD harus cerdas dan mampun merealisasikanya yang tentunya akan didukung oleh masyarakat dan stakeholder sesuai dengan bidang tugas masing – masing. (han/adv/bas)

Silakan beri komentar.