Sertifikasi Guru dan Kisah Sekolah ‘Mati Suri’

304
Oleh: Muh. Wiyadi SS
Oleh: Muh. Wiyadi SS

RADARSEMARANG.COM – GURU Mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Hal ini termaktub pada pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 2 tersebut berbunyi, (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.  Sebagai langkah untuk mewujudkan guru yang profesional itulah kemudian pemerintah melaksanakan program Sertifikasi Guru. Jika seorang guru telah memiliki sertifikat pendidik, maka guru tersebut sudah dianggap sebagai guru yang profesional, dan selanjutnya kepadanya akan diberikan tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi inilah yang kemudian menjadi isu yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah besaran tunjangan profesi yang cukup menggiurkan. Bahkan, sampai-sampai banyak pihak di luar guru yang merasa ‘iri’, banyak juga kemudian calon-calon mahasiswa berbondong-bondong untuk kuliah pada jurusan keguruan.

Namun, berkaitan dengan tunjangan profesi ini, akhir-akhir ini sering berembus permasalahan. Entah itu hampir selalu molornya pembayaran tunjangan profesi sampai dengan syarat-syarat untuk mendapatkan tunjangan yang dirasa semakin berat. Banyak guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi syarat.

Sungguh ini menjadi dilema bagi guru-guru yang mengajar di sekolah kecil yang merupakan sekolah pinggiran. Karena jumlah murid yang sedikit serta akibat dari kebijakan penataan guru yang tidak merata, menjadikan adanya sekolah-sekolah kecil tersebut menjadi surplus guru sehingga jam mengajar menjadi defisit. Untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru-guru tersebut harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain atau sering disebut dengan istilah “ngamen”. Sungguh sebenarnya menjadi istilah yang menjadikan hati menjadi sesak.

Kisah sebuah sekolah (Sekolah A) ini bisa menjadi ilustrasi bahwa program sertifikasi guru telah menjadikan sebuah sekolah bisa menjadi ‘mati suri’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2003:724) dijelaskan bahwa mati suri berarti tampaknya mati, tetapi sebenarnya tidak. Secara kiasan, mati suri ini berarti hampir bangkrut. Dahulu, Sekolah A ini yang berdiri tahun 1997 masih memiliki banyak murid dan banyak guru. Seiring berjalannya waktu ternyata jumlah murid semakin menyusut. Bukannya masalah kualitas, mungkin faktor letak geografis yang menjadikan sekolah ini menjadi kekurangan murid. Tapi bukan itu saja. Kebijakan pemerintah yang tidak membatasi penerimaan peserta didik baru pada sekolah-sekolah negeri di sekitar Sekolah A ini menjadikan calon peserta didik tersedot ke sekolah-sekolah negeri yang lebih tua. Padahal sekolah-sekolah yang lebih tua tersebut terus berlomba untuk menambah kuota peserta didik baru.

Kondisi defisit jam mengajar menjadikan hampir seluruh guru di Sekolah A ini ngamen ke sekolah lain. Bahkan ada yang harus mengajar di tiga sekolah yang berbeda. Praktis, secara psikologis, tenaga, maupun pikiran menjadi terpecah. Sekolah  yang harusnya mendapat suntikan kekuatan, namun pada kenyataannya malah semakin tergembosi karena guru-gurunya yang harus ngamen ke mana-mana. Jumlah siswa yang sedikit membuat kemampuan finansial sekolah pun juga pas-pasan, seringnya malah defisit juga.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah gara-gara untuk meloloskan para guru agar bisa mendapat tunjangan profesi, tugas-tugas tambahan yang ada di sekolah terpaksa diberikan kepada person yang justru tidak berkompeten di bidang itu. Maksud hati ingin berbaik hati agar para guru bisa mendapat tunjangan profesi, namun efek sampingnya justru  akan menjadi bumerang. Alih-alih sekolah akan menjadi bangkit dan lebih baik, justru akan semakin terperosok. Sekolah menjadi sakit dan lama-kelamaan menjadi sekolah yang “mati suri”.

Jika hal ini dibiarkan, tentu bisa diartikan terjadi adanya ‘pembiaran’ terdegradasinya sekolah-sekolah negeri pinggiran yang notabene berumur lebih muda. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena sekolah yang ada tersebut merupakan aset negara yang sangat penting dan harus dipertahankan. Kebijakan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru serta pemetaan dan penataan guru haruslah benar-benar adil sehingga program sertifikasi guru tidak justru menjadikan suatu sekolah malah menjadi kolaps.  (tj3/2/bas)

Guru  SMPN 3 Weru, Sukoharjo