RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Target pendapatan retribusi parkir yang naik 400 persen menjadi Rp 15 miliar pada 2018 sulit tercapai jika tidak dilakukan penertiban juru parkir di lapangan. Pasalnya, banyak pendapatan parkir justru disetorkan ke para preman. Hal ini diakui oleh beberapa juri parkir di sejumlah titik di Kota Semarang.

Jan (bukan nama sebenarnya), salah satu juru parkir mengaku harus menyetor kepada preman, serta setor ke bos alias pemilik lahan parkir. Paling tidak, seminggu sekali, dia harus memberikan sedikitnya Rp 60 ribu kepada preman yang mendatanginya. ”Kadang bisa lebih. Ya, saya kasih, daripada saya dirusohi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sementara kepada sang bos, Jan harus menyetor sedikitnya Rp 210 ribu per minggu. Setoran ini memang sudah dipatok, tidak berdasarkan karcis. Jan memegang karcis, namun ia katakan, hanya diberikan kepada orang kantoran saja. ”Kalau yang kantoran biasanya untuk diklaim ke kantor. Kalau yang nggak minta ya nggak dikasih karcis,” jelasnya. ”Jadi setoran nggak berdasarkan karcis,” tegasnya.

Jan juga harus membayarkan sejumlah uang ketika masa berlaku kartu tanda anggota sebagai jukir habis. ”Ini dibuatin kartu anggota, buat kalau ada yang nanyain. Soalnya ada yang biasanya ditanyain nggak punya kartu kemudian dibawa (diciduk). Tapi ya dikembalikan lagi,” ujarnya.

Ia juga harus memberikan uang rokok ketika ada petugas bermobil menghampirinya. Untuk yang ini, ia sering tidak memberikan. Namun ketika sedikit memaksa, uang rokok pun juga harus dikeluarkan.

Jukir lainnya, Agung, mengaku harus menyetor ke pemilik lahan secara harian. Ia wajib membagi penghasilannya dengan sang pemilik lahan. Ia dipatok setoran Rp 30 ribu-Rp 50 ribu per hari. Sisanya, bisa ia bawa pulang. ”Urusan saya ya sama bos saja. Bos mau setor ke mana, bukan urusan saya lagi,” katanya.

”Saya sehari dapatnya Rp 100 ribu dari pagi sampai jam 5 sore. Kadang kalau butuh uang, saya lanjut malam bisa sampai Rp 180 ribu,” tambahnya.

Ia ceritakan, lahan parkir di tempatnya bekerja dikuasai secara turun-temurun. Pembagian lahan kepada sejumlah tukang parkir sudah diatur oleh para pemilik lahan. ”Setorannya beda-beda. Karena kan ada yang rame, ada juga tempat yang sepi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Semarang kembali menyoroti tidak maksimalnya sistem pengelolaan parkir di Kota Semarang. Ketidaktegasan dalam pengelolaan retribusi parkir ini menguatkan bahwa terjadinya dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) parkir di Kota Semarang tidak mendapatkan penanganan serius. Padahal dalam praktiknya, parkir di Kota Semarang memiliki potensi PAD yang luar biasa besar. Bahkan masyarakat kerap mengeluhkan masih banyaknya juru parkir nakal yang memungut tarif parkir mahal atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Sektor parkir umum ditargetkan menyumbang PAD Rp 4 miliar pada 2017 lalu. Hanya saja, target tersebut tidak tercapai dan hanya mampu menyumbang Rp 2,5 miliar saja,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.

Hal itu, kata dia, menguatkan dugaan bahwa masih terjadi kebocoran retribusi parkir yang besar. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa parkir umum yang seharusnya memiliki potensi pendapatan besar malah justru jauh dari target penerimaan PAD yang ditentukan. “PAD dari parkir umum di Kota Semarang seharusnya bisa mencapai kurang lebih Rp 20 miliar dalam setahun,” katanya. (sga/aro)