Digusur, Bertahan di Puing-Puing

324
TINJAU : Rombongan LBH Ikadin Jateng, dipimpin direkturnya, Heri Darman, meninjau lokasi penggusuran yang ada di Jurang Belimbing RT 3, RW 4, Tembalang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TINJAU : Rombongan LBH Ikadin Jateng, dipimpin direkturnya, Heri Darman, meninjau lokasi penggusuran yang ada di Jurang Belimbing RT 3, RW 4, Tembalang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Empat kepala keluarga (KK) nekat bertahan di tengah puing-puing yang sudah dirobohkan petugas Satpol PP Kota Semarang, Senin (14/5) lalu. Saat itu petugas membongkar 6 rumah dan 1 warung di Jurang Belimbing, RT 3 RW 4, Tembalang.

Berawal dari polemic kepemilikan lahan tersebut. Satpol PP diduga bertindak atas pihak Universitas Diponegoro (Undip) yang mengklaim pemilik lahan. Namun warga merasa tidak menjual tanah yang telah ditempatinya sejak tahun 1968 itu.

Rumah yang digusur tersebut dihuni oleh, Rusdi Wasito, Rakisah, Hariyanto, Hariyanti, Susilo, Joko Sutopo, Nanang Agus Setiawan dan dua bocah TK dan SD bernama Bilqis Hidayatus Solihah dan Tiya Setianingsih. Saat ini perkaranya didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jateng. Pemukiman tersebut letaknya berbatasan langsung dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Perwakilan warga yang digusur, Rusdi Wasito ,67, mengaku, sudah tinggal di pemukiman tersebut, sejak 1968, yang awalnya dihuni oleh kedua orang tuanya. Kini, ia dan keluarganya harus tinggal di puing-puing, tanpa kamar mandi, tanpa kamar tidur, tanpa penerangan listrik dan tanpa dinding.

Sepengetahuannya, pembongkaran itu atas perintah Undip, karena Undip merasa sudah membeli dan memiliki sertifikat,  sedangkan dirinya dan warga lain, merasa tidak pernah menjual ke Undip, sehingga dengan menghuninya para warga dianggap bangunan liar.

“Sebelum dibongkar mereka (Satpol PP) nggak pernah ngomong, langsur gusur. Mereka mengatakan punya sertifikat dan lengkap semua, saya katakan juga punya berkas lengkap,” kata Rusdi Wasito, saat di advokasi tim LBH Ikadin Jateng, Senin (21/5).

Namun demikian, ia mengaku warga merupakan pemilik tanah yang sah, karena memiliki surat keterangan Lurah Tembalang, berbentuk partisi desa, yang awalnya surat keterangan letter D. Ia sendiri kecewa, karena perobohan tersebut tanpa menunjukkan surat-surat terlebih dahulu. Akan tetapi sejak 2016 lalu diakuinya, memang sudah ada surat dilayangkan Satpol PP Kota Semarang, terkait mediasi. Atas penggusuran itu, pihaknya menuntut ganti untung.

“Dulu memang pernah dapat tali asih, tapi itu pembongkaran dapur saja, itu dulu sekitar 1986, dapat sekitar Rp 8 jutaan, tanah atas nama Rumi Karti, dulu diatur kelurahan, yang pembongkaran sekarang belum ada gantinya rugi sama sekali, ini tanah hak milik saya,” imbuh Rakisah, dengan penuh tangis.

Direktur LBH Ikadin Jateng, Heri Darman, yang hadir di lokasi mengaku prihatin. “Di sini kami ingin mengajak Undip untuk memiliki rasa kemanusiaan,  sehingga tidak sewenang-wenang melakukan pengusuran, jangan sampai merugikan kedua belah pihak, Harusnya ada pembicaraan, jangan cuma menguntungkan sebelah pihak,” tandasnya. (jks/zal)

Silakan beri komentar.