KOMUNIKASI : Bob Horo mendampingi salah satu konsumen dalam pertemuan dengan manajemen PT D’paragon Labbaika Utama, Sabtu (19/5) kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
KOMUNIKASI : Bob Horo mendampingi salah satu konsumen dalam pertemuan dengan manajemen PT D’paragon Labbaika Utama, Sabtu (19/5) kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Sejumlah konsumen PT D’paragon Labbaika Utama meminta uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. Sebab, sejak tahun 2015, apartemen yang direncanakan berdiri di Jalan Setiabudi Semarang, hingga kini tidak kunjung dibangun.

Bob Horo, kuasa hukum salah satu konsumen D’paragon mengatakan, proyek tersebut merupakan proyek yang cukup panjang, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian secara konkrit. ”Sampai ada desas-desus bahwa proyek ini dibeli PT Pembangunan Perumahan (PP) salah satu BUMN. Konsumen diberi ganti proses peralihan unit di Alton,” jelasnya saat mendampingi sejumlah konsumen menemui pihak manajemen D’paragon, Sabtu (19/5) kemarin.

”Tapi, hingga kini nggak ada peralihan, juga tidak ada pengembalian uang,” imbuhnya.

Mengenai peralihan unit, ada sebagian konsumen yang mau. Namun tidak sedikit pula yang menolaknya. Sebab, masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan pihak manajemen  ”Untuk menempati Alton pun, belum dimungkinkan. Itu masih di awing- awang,” ungkap Bob.

Karenanya, sejumlah konsumen meminta untuk bertemu pihak manajemen. Mereka meminta pertanggungjawaban atas kewajiban yang telah mereka lakukan. ”Kami minta pertemuan dengan manajemen untuk memenuhi hak kami, tapi malah diinformasikan mengenai permasalahan-permasalahan internal mereka,” ujarnya.

”Mengenai masalah internal silahkan diselesaikan, tapi kembalikan hak kami. Jangan merugikan masyarakat. Karena kami sudah melakukan kewajiban membayar,” tandasnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan, pihak manajemen mengatakan yang bertanggung jawab atas persoalan dengan total kerugian sebesar Rp 30 miliar ini adalah direktur lama. Pihak manajemen mengatakan, saat mengundurkan diri, direktur lama membawa sejumlah dana Rp 23 miliar dan hanya menyisakan Rp 7 miliar untuk operasional manajemen. Untuk persoalan ini, sejumlah konsumen ingin dipertemukan langsung dengan direktur lama demi mengetahui kebenarannya.

”Kami mengejar solusi konkrit, tapi hingga kini tidak ada. Sampai sekarang kami terkatung-katung. Karena ada tempat tapi tidak dibangun. Justru mereka melakukan perjanjian dengan PP dimana ada alas hak konsumen. Saya kira, itu batal demi hukum, karena ada hak konsumen yang melekat pada tanah tersebut,” jelasnya.

Meskipun ada kabar sejumlah konsumen telah melaporkan persoalan ini, bahkan ada yang menggugat secara perdata, sejumlah konsumen yang melakukan pertemuan dengan pihak manajemen memutuskan untuk menyelesaikan secara musyawarah. ”Harusnya dikembalikan dengan uang tunai. Karena dengan unit pun masih bermasalah. Kalau tunai akan selesai,” ujar Bob.

Sani Gunawan, dari pihak manajemen belum bersedia memberikan keterangan kepada media. Namun ditegaskan olehnya, pada intinya pihaknya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. (sga/ida)