Direktur RSUD Kraton Ditahan

4376
DITAHAN : Direktur RSUD Kraton Pekalongan,  Teguh Imanto, dalam tasyakuran akriditasi RSUD Kraton sebulan lalu. (dok)
DITAHAN : Direktur RSUD Kraton Pekalongan,  Teguh Imanto, dalam tasyakuran akriditasi RSUD Kraton sebulan lalu. (dok)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, Teguh Imanto, ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/05) malam lalu. Penahanan dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan inkrah atau ketetapan hukum, dengan Nomor.1828 K./Pid.Sus/2017  dengan hukuman pidana selama 6 tahun, denda Rp 500 juta.

Meski proses eksekusi sebelumnya sempat berjalan alot, karena Teguh Imanto sempat beberapa kali menolak panggilan yang dilayangkan oleh Kejari, namun berkat kelihaian tim  Kejari, Teguh Imanto terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kraton dengan kerugian negara Rp 4,5 miliar, akhirnya menyerahkan diri dengan mendatangi Kantor Kejari pada pukul 13.35 WIB.

Setelah melakukan penandatangan berita acara dan tes kesehatan, terdakwa Teguh Imanto langsung digiring ke Lapas Kelas II A Kota Pekalongan, untuk menjalani masa tahanan, sesuai keputusan MA yakni 6 tahun penjara.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, ketika dikonfirmasi membenarkan perihal penahanan Teguh Imanto.

Menurutnya kasus yang dialami Teguh Imanto, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pengelola anggaran di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Harus sesuai aturan dan SOP yang ada.

“ Pelayanan dalam RSUD Kraton harus berjalan dengan baik. Dalam waktu dekat ini kami akan mengangkat direktur pelaksana harian,” kata bupati.

Sebelumnya Pengadilan Tipikor Semarang, yang memeriksa banding Teguh Imanto dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguatkan putusan sebelumnya, dengan vonis tiga tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Teguh dinilai korupsi bersama-sama Yusdhi Febriyanto,mantan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sulistyo Nugroho, serta dua terpidana tiga tahun lain, yakni Sumargono mantan Kabid Penunjang Medik dan non medik selaku PPKom, dan Devi Reza Raya Direktur PT Bina Inti Sejahtera (PTBIS).

Teguh juga dianggap menyalahgunakan wewenangnya, menguntungkan PT BIS dengan merekomendasi ke panitia lelang agar PT BIS dimenangkan sebagai rekanan proyek.  Perbuatanya tersebut, berimbas atas kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar atas proyek yang bermasalah pada tahun 2012. (thd/zal)