Tuntut Hakim Cabut SK dan Tes Ulang

Soal Pengangkatan Perangkat Desa

198
AKSI DAMAI : Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga Demak Bersatu (AWDB) melakukan aksi damai di PTUN Semarang, Kamis (17/5) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKSI DAMAI : Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga Demak Bersatu (AWDB) melakukan aksi damai di PTUN Semarang, Kamis (17/5) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga Demak Bersatu (AWDB) lakukan aksi damai di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (17/5) kemarin. Aksi tersebut untuk mendukung para calon perangkat desa di wilayah Demak yang gagal masuk seleksi karena dalam perekrutannya diduga ada kecurangan.

Selain itu, mereka juga mengawal gugatan melawan Bupati Demak dan Ketua Panitia Seleksi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Gugatan dilayangkan Ashadi Suwardi, terkait proses seleksi perangkat desa tersebut.

Dalam aksi tersebut, sejumlah kertas dibentangkan. Di antaranya berisi tuntutan, Demak Darurat Korupsi, PTUN Dengarkan Suara Rakyat, Hakim Ingat Sumpah Jabatan dan Peserta Pilperades Minta Keadilan.

“Kami meminta hakim bisa objektif dan memberikan putusan seadil-adilnya. Kami juga meminta hakim memutuskan mencabut Surat Keputusan (SK) dan mengadakan tes ulang seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak dengan transparan dan akuntabel,” kata orator aksi, Muhdor dan Nizar.

Penggugat Ashadi Suwardi menyatakan menuntut majelis hakim melakukan pembatalan surat panitia pengangkatan perangkat desa dan mencabut SK tersebut. Selain itu, menyatakan batal atau tidak sah terkait surat pengumuman kelulusan dari Fisip UI. Kemudian pihaknya meminta majelis hakim mewajibkan Bupati Demak mengadakan tes ulang seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak.

Dalam berkas gugatannya, ia mengatakan, Bupati Demak dan Ketua Panitia Seleksi Fisip UI selaku tergugat, telah melanggar Perda nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, bab IV tim pengisian. Selain itu, melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2015 tentang perangkat desa.

“Fisip UI benar-benar tidak bermutu, karena mengeluarkan surat bodong yang tidak bertanggung jawab. Surat tanpa tanggal, stempel, nama dan tanda tangan,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Ashadi, ada kesalahan sangat fatal, karena ada nomor peserta dan nama yang sama dan hasil berbeda. Kemudian tidak mencantumkan nilai praktik dan hasil wawancara. “Seharusnya 3 komponen penilaian ini digabungkan dan dibagi 3. Bahkan, hasil nilai rata-rata tanpa menyantumkan dua unsur penilaian. Ini jelas-jelas tidak sah dan batal demi hukum,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta majelis hakim membatalkan proses pengangkatan perangkat desa Kabupaten Demak, karena dapat menyebabkan pemerintahan tidak kondusif. Selain itu, Bupati harus bertanggung jawab mengkoordinir dan mengondisikan agar tidak terjadi gejolak.

“Bupati jangan membiarkan paguyuban kepala desa bekerjasama dengan oknum anggota dewan untuk melakukan tindakan tes abal-abal di tengah masyarakat. Sebab telah terjadi lelang dan transaksional, yang nilai nominal tertinggi dinyatakan lulus jauh hari sebelum pengumuman disampaikan,” katanya. (jks/ida)