Pungli Rp 597 Juta, Setoran 169 PPAT

Pejabat Nonaktif BPN Kota Semarang Diadili

173
TAK PATUT DICONTOH: Windari Rochmawati saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK PATUT DICONTOH: Windari Rochmawati saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mendakwa Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati, telah menerima uang sebesar Rp 597 juta. Uang tersebut diduga hasil pungutan di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria. Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (16/5).

“Pungutan liar tersebut antara lain berasal dari 169 pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang dilakukan terdakwa pada kurun waktu Oktober 2017 hingga Februari 2018. Terdakwa sendiri bagian pengecekan dan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang,” beber JPU Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo didampingi dua hakim ad hoc yang sudah menyandang gelar doktor, yakni Dr Sastra Rasa dan Dr Sinintha Yuliansih Sibarani.

Zahri mengatakan, besaran biaya yang dibebankan dari pengurusan dokumen agraria tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, lanjut Zahri, biaya yang dikenakan tersebut harus dibayarkan melalui bank yang sudah ditunjuk.

“Namun terdakwa memungut biaya di luar biaya resmi,” kata Zahri, yang pada persidangan kemarin dicatat oleh panitera pengganti, Sinung Kurniawan.

Dia menjelaskan, terdakwa menentukan besaran biaya tidak resmi untuk pengecekan sertifikat sebesar Rp100 ribu hingga Rp 300 ribu untuk setiap pemohon. Adapun untuk pengurusan hak atas tanah, terdakwa mematok biaya Rp 275 ribu per balik nama. “Bila tidak dibayarkan, terdakwa menyatakan tidak akan segera menyelesaikan proses pengurusan atau menunda penyerahannya,” ujarnya.

Zahri menambahkan, saat penyidikan berhasil diamankan sekitar 135 amplop berisi uang yang tersimpan di meja kerja, tempat indekos, dan mobil wanita asal Klaten tersebut. Kemudian, pada amplop-amplop itu tertera nama-nama pihak yang sedang mengurus dokumen agrarianya.

“Terdakwa bersalah melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,”katanya.

Menanggapi dakwaan itu, kuasa hukum terdakwa Windari, yakni HD Djunaedi dan Andreas Hariyanto, langsung menyatakan bahwa kliennya maupun pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Namun demikian, pihaknya berharap saksi-saksi yang akan diperiksa juga diberitahukan jaksa agar bisa mempelajarinya. “Kami harap sidangnya bisa belangsung cepat agar klien kami segera memperoleh kepastian hukum,”ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengusulkan ke majelis hakim untuk menghemat waktu pada sidang selanjutnya, karena bertepatan dengan ramadan waktunya bisa menyesuaikan, sehingga tidak sampai menjelang magrib. Terkait dakwaan tersebut, baik pungli maupun gratifikasi nanti akan dibuktikan di persidangan.

“Dua pasal itu nanti dibuktikan dulu. Terkait dakwaan amplop putih yang disampaikan jaksa tersebut, semuanya dari PPAT, dan sudah ada 100-an PPAT yang diperiksa, di luar dakwaan kami ndak bisa menanggapi dulu, nanti biar di persidangan,”ungkapnya.

Kajari Kota Semarang, Dwi Samudji, mengatakan, terkait jumlah 116 amplop dan temuan uang total hampir Rp 600 juta yang didapatkan kejari setelah melakukan penggeledahan di kamar kos, mobil pribadi, dan ruang kerja Windari, memang dalam amplop tersebut ada beberapa nama yang sama.

“Jadi, ada nama yang sama, namun amplopnya ada beberapa biji. Saya rasa orang yang sama itu sudah terbiasa memberikan amplop berisi uang untuk Windari, dan semuanya masih terus kita periksa,” ujarnya.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, Samudji memastikan akan ada pendalaman dalam proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Kota Semarang, termasuk Kepala BPN Kota Semarang saat itu, Sriyono, dan dua pegawai honorer, Jimmy dan Fahmi, yang masih berstatus saksi. Jika nantinya ada dua alat bukti, maka statusnya bisa saja naik dari saksi ke tersangka. Namun sampai saat ini, diakuinya, belum ada dua alat bukti tersebut, sehingga masih didalami.

Pihaknya juga memastikan, akan memeriksa keluarga tersangka atau keluarga saksi jika ada keterkaitan. Namun hingga saat ini, saksi yang diperiksa masih dari tersangka dan terperiksa. “Proses saat ini masih terus berlanjut, nantinya juga akan ada pemeriksaan lainnya. Termasuk soal temuan gelang emas yang ada di tumpukan uang di mobil tersangka. Saat ini, proses pemanggilan saksi akan terus kami lakukan,”tandasnya. (jks/aro)