TAAT PAJAK : Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi membayar Pajak Bumi dan bangunan pada acara Pekan Panutan PBB Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang, Senin (14/5). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
TAAT PAJAK : Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi membayar Pajak Bumi dan bangunan pada acara Pekan Panutan PBB Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang, Senin (14/5). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui pajak. Salah satunya dengan meminimalisir adanya permainan atau kongkalikong dalam pembayaran pajak.

Dalam upaya ini, Pemkot Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik (E-SPOP). Aplikasi yang memudahkan warga untuk melakukan pembayaran pajak.

”Selain memudahkan, aplikasi ini juga mengurangi tatap muka langsung antara petugas dengan pembayar pajak. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti permainan bisa kita minimalkan,” jelas Hendi-sapaan akrabnya- dalam acara Pekan Panutan PBB Kota Semarang 2018 di halaman balai kota, Senin (14/5).

”Kita harus terus berinovasi agar pembangunan-pembangunan yang dilakukan bisa segera diwujudkan dengan pendapatan yang optimal,” tegasnya.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana menjelaskan, aplikasi ini juga memudahkan masyarakat ketika ada perubahan luasan tanah maupun bangunan. Melalui aplikasi, warga tidak perlu datang ke kantor Bapenda untuk melakukan pelaporan.

”Misal ada tambahan bangunan atau tanahnya dijual. Itu bisa dilaporkan di mana saja asalkan tersambung internet. Juga bisa untuk menanyakan berapa pajak yang harus dibayarkan,” jelas Yudi.

Tahun 2018 ini, target Bapenda untuk PBB sekitar Rp 346,5 miliar. Hingga 11 Mei, sudah tercapai sekitar Rp 58 miliar atau 16,88 persen. ”Untuk itu, kita juga undang 31 perusahaan wajib pajak dalam pekan panutan PBB yang diselenggarakan 3 hari, untuk mendongkrak PBB,” katanya.

Yudi menekankan pentingnya pajak untuk pembangunan Kota Semarang. Untuk itulah, pemerintah terus mengajak warga untuk bisa bersama sama membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

”Paling telat 30 Sept 2018. Sehingga jangan sampai telat. Karena kalau telat tidak akan mendapat kesempatan untuk memenangkan undian satu unit rumah di daerah Mijen,” ajaknya. (sga/zal)