Tekan Kemiskinan Lewat Bantuan UEP 

258
BANTUAN : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi ketika memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada salah satu keluarga miskin, di aula Dinsos Kabupaten Pekalongan, kemarin. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
BANTUAN : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi ketika memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada salah satu keluarga miskin, di aula Dinsos Kabupaten Pekalongan, kemarin. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih sekitar 200 ribu warga. Pemkab Pekalongan terus berupaya menekan angka tersebut. Salah satunya melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Rabu (9/5) kemarin, giliran 100 keluarga miskin mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan diserahkan di aula Dinas Sosial.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mencapai 12,61 persen, atau sekitar 200 ribu keluarga.

Sejumlah program telah digulirkan untuk menekan angka kemiskinan. Mulai dari kartu BPJS Kesehatan bagi warga miskin, Kartu Kajen Sehat, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 21.084 keluarga miskin dan Kartu Kajen Cerdas.

Menurutnya pada tahun 2018, sekitar 50 ribu keluarga miskin telah terjangkau dalam program PKH. Pihaknya optimistis angka kemiskinan setiap tahunnya berkurang, dengan adanya bantuan yang bersifat produktif dan mandiri.

“Bantuan ini untuk menurunkan kemiskinan. Kemudian Kartu Kajen Sehat dan juga BPJS Kesehatan. Saat ini sudah hampir 60 persen warga miskin tercover (BPJS) dari pusat. Sedangkan Pemkab Pekalongan mengcover 20 persen,” ungkap Asip.

Bupati juga mengatakan bahwa angka kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Kedungwuni. Karena karakter di Kecamatan Kedungwuni adalah kemiskinan urban kota. Maka Pemkab sudah membentuk program afirmatif tersebut, yang berdampak pada ekonomi produktif dan mandiri.

“Saya percaya dengan pertumbuhan UKM yang ada di Kabupaten Pekalongan, sudah cukup untuk mengurangi garis kemiskinan. Kalau IPM kita di angka 68,40, target tiga tahun mendatang di angka 70. Saat ini IPM di sini paling tinggi di antara kabupaten di Pantura Jateng,” kata bupati.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Peklaongan, Nuryatul Falaah, menjelaskan bahwa penerima bantuan UEP adalah mereka yang telah terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2015 atau pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KJS) maupun Kartu PKH.

Bantuan UEP bertujuan agar keluarga miskin yang memiliki usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya akan kemandirian, meningkatkan pendapatan dan merubah pola pikir dari ketergantungan menjadi tidak ketergantungan.

“ Penerima fasilitasi bantuan UEP berjumlah 100 orang, jika dinominalkan sekitar Rp 2,5 juta. Namun yang diberikan barang untuk modal kerja, dengan penerima meliputi 6 kecamatan,” ujarnya. (thd/zal)