Pembangunan Pagar Dihentikan

Tak Berizin, Ada di Lahan Sengketa

442
DISEGEL : Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menyegel pembangunan pagar permanen di Desa Bergas Kidul, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISEGEL : Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menyegel pembangunan pagar permanen di Desa Bergas Kidul, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Satpol PP Kabupaten Semarang akhirnya menyegel pembangunan pagar permanen di lahan pertanian yang berlokasi di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas, Selasa (8/5).

Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang Tajudin Noor menjelaskan penyegelan dilakukan karena pembangunan pagar permanen melanggar dua perda sekaligus. “Perda yang mengatur izin gangguan karena mereka belum mengantongi izin gangguan (HO) dan IMB juga mereka belum memiliki, juga pelanggaran terhadap Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,” ujar Tajudin.

Penyegelan dilakukan dengan pemasangan garis Satpol PP di sepanjang pembangunan pagar. Selain melanggar perda, status tanah yang hingga kini masih menjadi sengketa juga menjadi alasan Satpol PP Kabupaten Semarang melakukan penyegelan. “Kami khawatirkan ini bisa menjadi semakin meruncing ke depannya. Inilah alasan kami hentikan supaya semuanya jelas. Ini memang belum berizin, selain itu juga ini di jalan nasional,” ujarnya.

Sampai saat ini, lahan tersebut masih ditempati sekelompok buruh tani yang mengaku sebagai penggarap di lahan tersebut. Dikhawatirkan aktivitas pembangunan pagar akan mengakibatkan timbulnya friksi antara pihak yang berkepentingan.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Bergas Kidul, Saiul Hadi yang juga sebagai penggarap bangunan pagar tersebut mengakui jika memang belum mengantongi izin. “Memang saya belum memiliki izin,” kata Saiful.

Meski begitu, Saiful mengatakan pembangunan tidak memiliki izin dikarenakan memang dirinya tidak tahu menahu apakah ada peraturan yang mengatur tentang izin pembangunan pagar permanen atau tidak.

“Sebelumnya saya sudah konsultasi dengan pihak di atas saya (kecamatan), katanya tidak perlu IMB maka (pembangunan) tetap saya lanjutkan,” katanya. Pembangunan tersebut, lanjutnya, juga atas perintah seseorang atas nama Eddy Iskandar yang mengaku sebagai pemilik lahan sengketa tersebut. (ewb/ton)