Kekayaan Ida 3 Kali Lipat dari Ganjar

LHKPN Cagub dan Cawagub Jateng

424
SUMBER: KPU JATENG (GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SUMBER: KPU JATENG (GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Calon Wakil Gubernur Jateng Ida Fauziyah menjadi kandidat terkaya dalam gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018. Bahkan harta kekayaan mantan anggota DPR RI 4 periode tersebut 3 kali lipat dibanding calon Gubernur Jateng petahana, Ganjar Pranowo.

Hal tersebut terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semua kandidat di Hotel Quest Jalan Plampitan, Semarang, Selasa (8/5). Dari semua calon, Ida Fauziyah yang jadi pasangan calon Gubernur Sudirman Said menjadi paling kaya.

“Kekayaan Ida mencapai Rp 19,8 miliar. Kekayaan Ida naik signifikan bahkan empat kali lipat dari harta yang dilaporkan terakhir pada 23 Oktober 2014. Kala itu, harta Ida tercatat sebesar Rp 5.061.599.605,” kata Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo.

Joko menjelaskan, dua pasang calon baik gubernur maupun wakil gubernur sebelumnya telah melaporkan harta kekayaan saat hendak mendaftar di KPU. Setelah dilakukan verifikasi, LHKPN para calon boleh dipublikasi.

Dia juga menyampaikaan, harta calon Gubernur Sudirman Said mengantongi kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar. Harta Sudirman naik sedikit dari laporan LHKPN terakhir pada 6 Oktober 2016. Saat itu, ia mengantongi harta sebesar Rp 3.813.472.050.

Sementara itu, harta pasangan nomor urut 1 jauh di bawah penantangnya. Ganjar Pranowo hanya mengantongi kekayaan sebesar Rp 6,7 miliar. Jumlah itu naik dibanding laporan LHKPN terakhir yang dilakukan 2014 lalu, yakni Rp 3.793.595.672. Sementara wakilnya, Taj Yasin Maimoen dideklarasikan mempunyai harta Rp 3,06 miliar.

Penasehat KPK, Tsani Annafari, menjelaskan, laporan harta kekayaan diperlukan untuk menunjukkan transparansi para calon kepala daerah. Soal kebenaran data kekayaan, dirinya menyerahkan ke publik untuk melakukan pengawasan.

“Kalau tidak jujur, maka jangan dipilih. Kalau itu (LHKPN) sudah dideklair dan jika itu salah, maka menjadi kebohongan publik,” tegasnya.

Dijelaskan, semua paslon perlu dibekali konsep antikorupsi agar mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Kepala daerah di semua tingkatan merupakan panglima antikorupsi tertinggi di daerah masing-masing, dan menjadi contoh untuk jajarannya.

Dijelaskan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada di provinsi dan tujuh kabupaten/kota pada 2018 ini jumlahnya sangat besar. “Biaya untuk Pilgub Jateng 2018 Rp 900 miliar, dan pilkada di tujuh kabupaten/kota mencapai Rp 1,3 triliun,” bebernya.

Karena itu, lanjutnya, sangat rugi jika kepala daerah masuk penjara akibat ditangkap KPK, karena melakukan tindak pidana korupsi.

Dari datanya, indeks angka korupsi di Indonesia berada pada urutan 96 dari 180 negara di dunia, dan korupsi terbesar dari sektor politik dilakukan oleh kepala daerah. “Ini berarti persepsi politik kita belum pro dengan pencegahan korupsi, bisa kita lihat anggota dewan kita dalam memutuskan undang-undang kita, bagaimana hasilnya,” katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara yang diikuti semua calon kepala daerah itu memperingatkan agar tidak melakukan berbagai praktik tindak pidana korupsi. “Harus paham mengenai area rawan korupsi dan lebih memahami sistem tata kelola pemerintahan yang lebih berwibawa, lebih bermartabat,” jelasnya.

Dia mengapresiasi pengumuman LHKPN dari setiap calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota oleh KPU sebagai bentuk transparansi serta upaya pencegahan korupsi.

“Pengumuman LHKPN membangun prinsip jujur dan LHKPN memang harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahuinya. Kalau nanti sampai terbukti tidak jujur, saya kira ada sanksi moral dari masyarakat,” ujarnya. (amh/aro)