JANJIKAN ANGGARAN: Ganjar saat menghadiri Santri Creativity Party 2018 di Pondok Pesantren Wali, Candirejo, Kecamatan Tuntang, kemarin. (ISTIMEWA)
JANJIKAN ANGGARAN: Ganjar saat menghadiri Santri Creativity Party 2018 di Pondok Pesantren Wali, Candirejo, Kecamatan Tuntang, kemarin. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN–Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Ganjar Pranowo berjanji akan menganggarkan Rp 330 miliar untuk meng-cover kebutuhan pondok pesantren (ponpes).

Hal tersebut dikatakan Ganjar saat menghadiri Santri Creativity Party 2018 di Pondok Pesantren Wali, Candirejo, Kecamatan Tuntang, Senin (7/5) malam. “Yang sudah kami hitung secara teknokratis adalah politik anggarannya,” ujar Ganjar.

Hal tersebut ia lakukan manakala ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah dalam Pilgub 2018 ini. Rencanannya, anggaran tersebut akan digelontorkan kepada semua pondok pesantren se-Jawa Tengah. “Itu pun, saya kira belum cukup, tapi tahapan itu yang bisa kita dorong,” ujarnya.

Selain telah menghitung alokasi anggaran untuk ponpes, calon gubernur ini juga menghitung Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta. Mengingat sekolah negeri telah mendapat BOP dari pemerintah. “Nah, kemarin kami menghitung kira-kira ada Rp 100 miliar lebih yang bisa kami hitung,” ujarnya.

Menurutnya, jika kepercayaan masyarakat Jawa Tengah terhadapnya masih tinggi dan menghantarkan dirinya menjadi Gubernur, janji-janji tersebut akan segera direalisasikan. “Nah saya mencoba menghitung ini. Kalaulah kemudian kepercayaan masyarakat muncul, hari ini sudah kami siapkan,” katanya.

Khusus untuk ponpes di Jawa Tengah bukan saja anggaran, namun demikian akan dikembangkan ekonomi di ponpes. Nantinya bukan hanya persoalan ekomoni, namun pertanian, koperasi, industri dan UMKM harus masuk di ponpes. “Kami telah bicarakan dengan Gus Yasin (cagub yang berpasangan dengannya) potensi-potensi pertanian, olahan makanan yang bisa dikembangkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyebutkan, dimintai tolong para pengasuh ponpes terkait untuk mendapatkan kesetaraan dari status ijazah. “Ini PR (Pekerjaan Rumah). PR ini harus bicara dengan pusat dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Mereka ini menitipkan pesan kepada saya, itu yang musti kita dorong,” tuturnya. (ewb/ida)