MENANGIS: Para warga yang mengungsi di halaman Kantor DPRD Kendal memutuskankan kembali ke desanya masing-masing. (BUDI SETIYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENANGIS: Para warga yang mengungsi di halaman Kantor DPRD Kendal memutuskankan kembali ke desanya masing-masing. (BUDI SETIYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Setelah 11 hari mengungsi di halaman kantor DPRD Kendal, Puluhan warga yang rumahnya dieksekusi untuk tol akhirnya memutuskan bubar. Lebih kurang 90 warga kembali ke desanya masing-masing.

Sementara waktu ini warga dari delapan desa itu akan mengungsi di rumah saudaranya atau sanak famili terdekat. Pasalnya mereka belum memiliki tempat tinggal tetap paska diekskusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendal untuk tol Semarang-Batang.

Keputusan pulang diambil setelah perwakilan warga melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Kendal, Ketua DPRD, dan Perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kendal. Warga tersebut berasal dari delapan desa yang tersebar di Kabupaten Kendal.

Seperti diberitakan sebelumnya, 90 warga itu mengungsi dihalaman DPRD Kendal sejak 27 April 2018. Mereka terpaksa tinggal di sana karena rumah mereka sudah digusur untuk pembangunan jalan tol. Uang ganti rugi sebenarnya sudah dititipan ke PN Kendal melalui proses konsinyasi. Tapi warga menolak nilai ganti rugi yang tak sepadan.

Warga menilai ganti rugi jauh dari harga umum tanah. Sehingga hasil ganti rugi tidak cukup untuk dibelikan tanah dan rumah untuk mereka tinggilai. Selian itu banyak kesalahan dalam pengukurannya lahan.

Salah seorang perwakilan warga, Hasan Alimi mengatakan jika kepulangan warga akan berlanjut dengan mendirikan posko di desanya masing-masing. “Kami akan terus mempejuangkan nasib kami sampai tuntutan kami terpenuhi. Bupati berjanji akan mengawal sampai selesai,” kata Warga Kertomulyo, Brangsong.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, mengatakan, hasil pertemuan perwakilan warga dengan DPR RI di pusat, DPR RI akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dikatakan, sesuai dengan kesepakatan, mereka akan meninggalkan gedung DPRD Kendal dan kembali ke rumah saudaranya yang digusur.

“Mereka masih punya saudara. Mereka bisa tinggal sementara di rumah mereka sembari menunggu proses berjalan. Tidak ada pengusiran dari DPRD Kendal. Kami hanya ingin menempatkan mereka tinggal di tempat yang lebih layak,” tandasnya.

Bupati Kendal, Mirna Annisa, mengatakan, warga pulang ke rumah saudaranya untuk mempermudah kegiatan mereka. Dia mengatakan, Pemkab Kendal bersama BPN akan berusaha melakukan pengukuran ulang sesuai dengan sertifikat atau lahan milik warga yang terkena pembangunan jalan tol. (bud/bas)