Takut, ASN Menghindari Tugas PPK

402
PELATIHAN - Para ASN yang menjadi PPK saat diberikan bekal agar semakin mantab berperan sebagai PPK di lingkungan Pemkab Batang. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
PELATIHAN - Para ASN yang menjadi PPK saat diberikan bekal agar semakin mantab berperan sebagai PPK di lingkungan Pemkab Batang. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Memiliki risiko berurusan dengan hukum, aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Batang merasa takut menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga mereka menghindari tugas tersebut.

“Kami mengakui banyak ASN yang takut jadi PPK, selain karena ada intimidasi dari pihak-pihak lain juga takut sendiri. Dampaknya calon PPK secara sengaja tidak serius dalam mengikuti  ujian sertifikasi berharap tidak lulus,” jelas  Asisten 1 Sekda Batang Wondi Ruki saat membuka bimbingan teknis manajemen kontrak bagi pejabat (PPK) di Hotel Sendan Sari Batang Senin (7/5/18).

Padahal menurut Wondi, apabila berkerja sesuai aturan di kontrak, dan tidak melanggar aturan, PPK tidak perlu takut. Lebih lanjut, untuk menjadi PPK memang dibutuhkan mental yang kuat dan punya keberanian dalam menegakan aturan. Oleh karena itu PPK harus menguasai perundang-undangan, petugas tidak akan dipermainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditambah pula, memang dengan tugas yang berat yang diemban bagi PPK, belum sebanding lurus dengan tunjangan kinerjanya. Namun demikian Bupati Batang Wihaji, kata Wondi, sudah merencanakan honor maupun tunjangannya naik, namun akan sesuaikan dengan beban kerja dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Batang Handy Hakim menambahkan, jumlah pejabat PPK keseluruhan Pemkab Batang 200 orang yang tersebar di seluru OPD. Namun sudah banyak yang pensiun dan menduduki eselon sehingga di tahun ini berkurang.

“Untuk sekarang pejabat PPK Pemkab Batang tinggal 130 orang dengan jumlah OPD hanya 51, sehingga masih ideal. Namun Bupati Batang menghendaki setiap OPD memiliki pejabat PPK untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa,” kata Handy Hakim. (han/lis)