Usulkan Reward Desa Berkinerja Baik dan Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan

Hasil Rapat Kerja Komisi Komisi di DPRD Kabupaten Demak Terkait LKPJ Bupati

259
MASUKAN DEWAN : Rapat paripurna DPRD Demak terkait penyerahan LKPJ Bupati 2017. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
MASUKAN DEWAN : Rapat paripurna DPRD Demak terkait penyerahan LKPJ Bupati 2017. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Demak melalui rapat kerja (raker) komisi-komisi telah membahas berbagai hal terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak akhir tahun anggaran 2017. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak

Sejumlah komisi di DPRD Demak menghasilkan pandangan terhadap LKPJ bupati tersebut. Komisi A misalnya, dalam raker sebelumnya telah memberikan beberapa rekomendasi. Antara lain, penyusunan pelaporan administrasi pemerintahan desa dan program kegiatan beserta anggarannya sebaiknya jangan dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Supaya dalam penyusunan dan pelaksanaannya dijalankan lebih awal. Jika ada kesalahan dapat direvisi dan dievaluasi sehingga tidak mengganggu kegiatan di tahun berikutnya.

Sekretaris Komisi A, Mudhofar mengatakan, selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pemerintahan desa agar memberikan prestasi atau reward bagi desa yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. “Sebaliknya, juga memberi sanksi bagi desa yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan baik. Perangkat desa yang kinerjanya kurang produktif dapat dimotivasi,” ujarnya.

Komisi A juga berharap, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang dibayarkan tiap tiga bulan sekali bisa dicairkan dan diharapkan dapat diberikan setiap bulan. Komisi A juga mendorong Dinas Catatan Sipil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar dalam pengurusan administrasi kependudukan dapat diurus mandiri sehingga terhindar dari calo.

Adapun Komisi B dapat raker juga telah merekomendasikan agar tim penyusun LKPJ bupati memberikan sajian data dan informasi yang lengkap sehingga mudah dibaca dan dipahami. Ketua Komisi B, Ali Subkan berharap, Pemkab Demak dalam melaksanakan kebijakan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Antara lain melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun. “Misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja,”katanya.

Di bidang pertanian dan industri pengolahan, Pemkab dapat memperbaiki kebijakannya pada dua sektor itu. Tidak kalah penting adalah antisipasi terhadap kebutuhan air irigasi pertanian. Sebab, untuk menghadapi musin kemarau, biasanya pintu waduk Kedungombo akan diperbaiki. Karena itu, masalah tersebut bisa disosialisasikan kepada Gapoktan dan petani.

Dia menambahkan, perolehan PAD harus menjadi perhatian serius, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi penggunaan database. Dengan demikian, diharapkan PAD 2018 dapat terus meningkat. “Selain itu, dalam melaksanakan MoU dengan pengembang perusahaan, utamanya perusahaan asing yang berinvestasi di Demak agar dicantumkan persentase pembatasan tenaga asing,” katanya.

Komisi C DPRD Demak antara lain merekomendasikan supaya bidang pembangunan meningkatkan retribusi terminal meski terminal bus Bintoro Demak pengelolaannya diambil alih provinsi. Ketua Komisi C, Sudarno berharap, BPBD mempersiapkan ketersediaan air bersih untuk mengantisipasi terjadinya kemarau. Selain itu, dinas terkait supaya menginventarisasi kondisi jaringan irigasi secara periodik sehingga dapat diketahui jaringan yang masih baik dan yang sudah rusak.

Ketua Komisi D Syafii Afandi juga menyampaikan, untuk kesejahteraan rakyat, maka percepatan penanggulangan kemiskinan segera dilakukan evaluasi terkait strategi dan program yang dibuat diganti dengan program yang lebih efektif. “Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan secara progresif,” katanya.

Di bidang pendidikan, jumlah tenaga pendidik di semua jenjang sebanyak 11.725 orang. Dari jumlah itu, yang berkualifiksi sertifikasi sebanyak 50,12 persen. Sedangkan, sisanya belum berkualifikasi. “Ini perlu dilakukan uji kompetensi pendidik sehingga kualitas pendidikan terus meningkat,”katanya. (*)