AMBIL SAMPEL : Sidak dan pengambilan sampel dilakukan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kota Semarang, dan Konsultan Lingkungan Hidup, Otniel Moeda, di pabrik pakan ternak PT  Havindo Pakan Optima. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AMBIL SAMPEL : Sidak dan pengambilan sampel dilakukan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kota Semarang, dan Konsultan Lingkungan Hidup, Otniel Moeda, di pabrik pakan ternak PT  Havindo Pakan Optima. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Polemik pabrik yang berdiri di Kawasan Industri Candi Blok C, Ngaliyan, Semarang, anatara PT  Havindo Pakan Optima dan PT Petropack Agro Industries tak kunjung usai. Padahal perkaranya saat ini masih ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah sebelumnya ada demo, berimbas pula pada Inveksi Mendadak (Sidak) sejumlah dinas ke lokasi pabrik PT Havindo.

Kali ini, giliran sidak Konsultan Lingkungan Hidup (KLH), Otniel Moeda, yang juga mantan Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng, didampingi sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kota Semarang. Dalam sidak tersebut diambil 3 sampel berupa bekatul, jagung, dan polardi, yang rencananya akan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Menyikapi polemik tersebut, Konsultan Lingkungan Hidup, Otniel Moeda, menyatakan, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang terkait pencabutan dan pembekuan yang diterbitkan, sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan hidup jelas cacat hukum.

“Penyelesaian yang dilakukan Pemkot tidak melibatkan pengelola Kawasan Indutri Candi yang merupakan penanggungjawab utama di kawasan industri dan selaku penangungjawab amdal,” kata Otniel Moeda disela-sela sidak, Rabu (2/5).

Ketua Tim Kuasa Hukum PT Havindo Pakan Optima, Sandy Christanto meminta semua pihak bisa melihat secara menyeluruh, tidak hanya sepotong putusan. Sehingga harus dipahami, proses pencabutan apakah sudah benar atau tidak. Pihaknya menyesalkan, dinas terkait dalam memberikan pencabutan, tidak ada saran untuk melengkapi kekurangan terlebih dahulu. Apalagi untuk perkara pencabutan hingga saat ini masih proses sidang.

“Kita susah mengkonsultasikan ke instansi, tapi seolah kita terblokir untuk berkomunikasi. Kalau sudah inkrach (berkekuatan hukum tetap,red) nanti kita akan ajukan izin lagi, kita masih banding untuk kasus pembekuan,”ujarnya.

Terpisah, Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kota Semarang, Aris Soenarto meminta agar SK Wali Kota bisa ditinjau kembali. Pihaknya mengkhawatirkan, apabila SK tersebut ditindaklanjuti dengan pencabutan usaha, akan berdampak bagi penutupan pabrik tersebut, sehingga akan berdampak dan mengancam nasib ratusan butuh. (jks/zal)