BINTEK PERDES: Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, saat memberikan motivasi dalam Bintek Perdes di Aula Bapeda, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BINTEK PERDES: Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, saat memberikan motivasi dalam Bintek Perdes di Aula Bapeda, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN  –  Pemerintahan Desa di Kabupaten Pekalongan dituntut untuk mengelola dana desa yang mencapai  Rp 800 Juta hingga Rp 1,2 miliar dengan hati-hati dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selain itu, demi menjamin berjalannya pembangunan yang baik diperlukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan desa. Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Arini Harimurti, mengungkapkan bahwa harus ada kesepakatan bersama semua pihak dalam menyusun Perdes.

Menurutnya Perdes dibuat untuk kemaslahatan bersama, dan jangan sampai membuat masalah hukum di kemudian hari dan di dalam penyusunan Perdes juga jangan sampai menjerat pembuat Perdes dan pengelola anggaran.

“Jangan membuat Perdes untuk kepentingan individu, jangan sampai ada istilah aji mumpung. Sehingga membuat peraturan yang kasuistik. Kalau pun ada kasuistik, hal ini bisa disampaikan didalam penjelasan yang rinci dan detail,” kata Arini saat membuka Bintek Penyusunan Perdes yang digelar di Aula Bappeda Kabaupaten Pekalongan, Rabu (2/5).

Arini juga mengatakan Peserta Bintek harus belajar secara sungguh-sungguh dan memami betul dalam penyusunan Perdes, agar dapat digunakan usai mengikuti Bintek. Kegiatan Bintek ini tidak hanya sekedar menjalankan instruksi saja., tetapi hendaknya ada kesadaran makna dari pembuatan Perdes ini.

“Mengingat peserta disini beragam, maka mohon dijelaskan dengan sabar dan jelas sehingga semua penjelasan bisa diikuti dengan baik agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,” tegas Arini. (thd/bas)