TUNTUT UPAH LAYAK: Ribuan buruh dari Kota Semarang dan sekitarnya saat menggelar aksi Hari Buruh (May Day) di depan kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan, kemarin. (Adityo Dwi/ Jawa Pos Radar Semarang)
TUNTUT UPAH LAYAK: Ribuan buruh dari Kota Semarang dan sekitarnya saat menggelar aksi Hari Buruh (May Day) di depan kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan, kemarin. (Adityo Dwi/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Hari buruh 1 Mei atau May Day, diperingati ribuan pekerja Jateng dengan menggelar aksi di sejumlah titik. Di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, para buruh berorasi menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang sistem pengupahan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di Jateng. Pun di depan Balai Kota Semarang.

Para buruh menilai, peraturan yang mulai diterapkan sejak 2016 ini dianggap membuat upah pekerja Jateng jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain. ”Formulasi yang ada tidak menguntungkan pekerja Jateng, karena menggunakan persentase. Upah yang sudah rendah dengan persentase rendah menjadi semakin  rendah,” jelas Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Semarang, Heru Budi Utoyo, usai berorasi di depan ribuan buruh dari KSPN, SPKEP, SPMI, SBI dan sejumlah serikat pekerja lainnya.

”Di Semarang, upah pekerja harusnya Rp 3 juta, tapi dengan PP No 78 masih berada di kisaran Rp 2,3 juta. Ini yang perlu diperhatikan pemerintah di Jawa Tengah dan pemerintah pusat harus mencabut PP tersebut,” desaknya.

Sistem pengupahan, ia tegaskan, harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jateng. Para pekerja, tegasnya, tidak ingin pada 2019 pemerintah masih menggunakan PP No 78 dalam sistem pengupahan. ”Sekali lagi saya tegaskan, PP 78 tidak menguntungkan. Pekerja Jateng punya hak hidup sejahtera, hak untuk dapat upah layak,” katanya.

Ia menilai, Pemprov Jateng selama ini tidak bersungguh-sungguh mengupayakan upah layak kepada para pekerja. Hal ini tercermin dari tidak pernah ada survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan pemerintah sejak 2016. ”Kami nantinya akan melakukan survei kebutuhan hidup layak di pasar-pasar. Kami akan bawa hasil itu ke pemerintah untuk menetapkan upah layak,” ujarnya.

Rizky Putra Edry dari LBH Semarang mengatakan, pemberlakuan PP No 78 tentang pengupahan merupakan bentuk tindakan pemerintah yang tidak memihak pekerja. Upah minimum semakin jauh dari kebutuhan hidup layak, karena tidak ada penghitungan riil, dan hanya bergantung pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

”Belum lagi, sangat jarang perusahaan memiliki kebijakan struktur dan skala upah yang mengakibatkan semua buruh berapa pun masa kerjanya, tetap diupah sesuai upah minimum yang tidak layak,” keluhnya.

Sementara itu, selama aksi kemarin, 1.300 personel aparat Polrestabes Semarang dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Mereka disebar di titik-titik kumpul dan lokasi aksi para buruh. “Alhamdulillah, peringatan May Day berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Situasi Kamtibmas secara umum kondusif,” ujar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abioso Seno Aji saat ditemui di lokasi pengamanan May Day, Senin (1/5).

Abioso mengatakan, jumlah peserta May Day di Kota Semarang diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka berasal dari Kota Semarang, Jepara, Kendal, Demak, dan Ungaran.  Pada aksi damai tersebut, para buruh menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah. Setelah melakukan aksi, sekitar pukul 15.00, para buruh membubarkan diri dengan tertib. (sga/mha/aro)