RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng telah menyiapkan tujuh program kerja yang menjadi fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019. Yakni pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berdaya saing ekspor, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ketahanan pangan dan energi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko menjelaskan, ketujuh program kerja tersebut telah digodog dan disetujui lewat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Khusus untuk percepatan penurunan angka kemiskinan daerah, Sujarwanto mengaku sudah menyiapkan skema khusus.

“Pertama adalah klaster yang digunakan untuk penanganan masyarakat miskin absolut. Penanganan di kelompok ini perlu upaya besar untuk menekan jumlahnya,” ujarnya, Kamis (26/4).

Di klaster pertama ini, pihaknya menyiapkan kemudahan mengakses pangan, sandang dan papan. Upaya yang akan ditempuh antara lain penyediaan makanan bergizi dan beras untuk keluarga sejahtera (rastra), pembangunan rumah layak huni, dan akses gratis untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Untuk penanganan klaster kedua adalah memberikan akses permodalan dan pekerjaan yang mudah. Dalam penyediaan akses permodalan, terutama untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pemprov menggandeng PT Jamkrida Jateng.

Sudjarwanto mengklaim, program yang melibatkan PT Jamkrida tersebut sudah membantu ratusan ribu UMKM baru mendapatkan akses permodalan. Berdasarkan data yang diperolehnya, hingga saat ini telah terdapat kurang lebih 130 ribu UMKM yang dijamin dengan dana yang mencapai Rp1 triliun.

Di sisi lain, Bappeda Jateng mencatat terdapat kurang-lebih 823 desa di provinsi ini yang masuk dalam zona merah kemiskinan pada tahun 2018 ini. Desa-desa pada kelompok tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota dengan jumlah paling besar di Kabupaten Klaten dengan 88 desa,  Banyumas dengan 72 desa, dan Cilacap dengan 71 desa.

Kepala Sub-Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda Jateng, Arief Boedijanto menambakhkan, pihaknya akan melakukan pemetaan masalah di 823 desa tersebut agar mendapatkan penanganan dan prioritas program yang tepat.

Meski mengalami penurunan pada tahun 2017 lalu, tingkat kemiskinan di Jateng masih menjadi yang tertinggi kedua setelah DIY di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jateng per September 2017 mencapai 12,23 persen. (amh/zal)