KELUHKAN PABRIK: Karyawan PT Petropack Agro Industries bersama sejumlah warga Kawasan Industri Candi saat menggelar aksi damai di halaman Balai Kota Semarang, Rabu (25/4). (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KELUHKAN PABRIK: Karyawan PT Petropack Agro Industries bersama sejumlah warga Kawasan Industri Candi saat menggelar aksi damai di halaman Balai Kota Semarang, Rabu (25/4). (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Sedikitnya 500 karyawan PT Petropack Agro Industries bersama warga Kawasan Industri Candi menuntut Pemkot Semarang menghentikan aktivitas PT  Havindo Pakan Optima. Sebab, pabrik ransum makanan hewan di Kawasan Industri Candi Blok C ini dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau tidak sedap (busuk). Selain itu, pabrik ini juga menyebarnya wabah kutu di lingkungan sekitar. Pencemaran ini berdampak pada munculnya sejumlah penyakit, terutama gangguan saluran pernafasan (Ispa).

“Ada puluhan karyawan dan warga yang menderita penyakit Ispa gara-gara pencemaran ini. Ini merupakan akumulasi keluhan warga selama ini,” jelas Michels Roland Zoro, karyawan PT Petropack Agro Industries yang juga koordinator lapangan aksi damai yang dilakukan di halaman Balai Kota Semarang, Rabu (25/4).

Sebelumnya, PT Petropack Agro Industries bersama sejumlah warga Kawasan Industri Candi telah melayangkan pengaduan dan upaya hukum terkait pencemaran lingkungan ini. Oleh Pemkot Semarang, upaya ini direspon dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang tentang sanksi administratif lingkungan hidup dan pembekuan izin lingkungan kepada PT Havindo Pakan Optima.

”Kami mengapresiasi keputusan Pemerintah Kota Semarang yang mencabut izin lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Hanya saja, kami meminta pemerintah untuk menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menghentikan aktivitas PT Havindo,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak dikeluarkannya SK tersebut, hingga kini aktivitas PT Havindo masih berjalan. Ia menilai, PT Havindo telah melecehkan SK Wali Kota tersebut. ”Kami minta pertanggungjawaban dari SK yang dikeluarkan untuk eksekusinya. Karena ini merupakan kejahatan lingkungan. Dan harus segera dihentikan. Kami menduga ada orang dalam terlibat,” katanya.

Selain karyawan, dampak pencemaran juga dikeluhkan warga sekitar.

Ketua RW 2 Bambankerep, Ahmad Rubadi, mewakili warga lingkungannya mengaku sudah cukup lama merasakan dampak aktivitas PT Havindo Pakan Optima. Selain bau busuk, warga juga terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan.

”Jarak antara RT 3 RW 2 dengan lokasi pabrik kurang lebih 100 meter. Bisa dibayangkan bagaimana baunya ketika pabrik itu beroperasi. Belum lagi bisingnya,” keluh Rubadi mewakili warga yang harus menanggung dampak dari aktivitas pabrik ini.

Kuasa Hukum PT Petropack Agro Industries, Tony Triyanto, mendorong agar Pemkot Semarang, dalam hal ini DLH untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti SK yang telah dikeluarkan. Sebab, dampak aktivitas pabrik ini  sudah sangat parah, dengan sejumlah kerugian yang ditimbulkan, baik materi maupun non materi. ”Karena kalau semakin lama, maka kerugian kita akan semakin banyak. Kita dirugikan karena tidak dapat berproduksi,” jelasnya.

”Kami mohon dibantu untuk mem-follow up, karena dari DLH lebih kompeten. Kami juga akan aktif untuk memantau perkembangannya,” imbuhnya.

Ia berharap, Pemkot Semarang agar menegaskan sikap dan melakukan realisasi atas produk kebijakannya, yakni mendorong penghentian aktivitas PT Havindo Pakan Optima sesuai SK Wali Kota yang dikeluarkan.”Kami minta tindakan tegas di lapangan,” desaknya.

Kasi Penanganan Sengketa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Noramaning,  dalam mediasi mengatkan, pihaknya telah berkirim surat ke DPMPTSP untuk meninjau ulang izin usaha yang diberikan kepada PT Havindo Pakan Optima. ”Kami memang sudah mencabut izin lingkungan, tapi kenapa masih beroperasi? Ini terkait dengan izin usaha. Dan izin usaha yang mengeluarkan adalah dari provinsi. Kami sudah berkirim surat ke sana,” jelasnya.

”Tahapan sudah jelas, dari kota sudah memberi surat. Dan yang bisa melakukan penutupan adalah instansi yang memberi izin,” tandasnya. (sga/aro)