SIDANG PARIPURNA : Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto bersalaman dengan Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Magelang kemarin (23/4). (IST)
SIDANG PARIPURNA : Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto bersalaman dengan Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Magelang kemarin (23/4). (IST)

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Magelang sampaikan catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang tahun anggaran 2017 dalam agenda sidang paripurna Senin kemarin (23/4). LKPJ disusun berdasarkan laporan kinerja unit kerja pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Memuat informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Menanggapi LKPJ Bupati Magelang tersebut DPRD mengemukakan sejumlah catatan strategis yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran Budi Supriyanto. Catatan tersebut antara lain pembelian tanah untuk Kecamatan Mertoyudan tidak terealisasi. Dalam hal ini eksekutif menurut Budi, tidak mengindahkan saran dari DPRD. Dengan demikian pembangunan kantor Camat Mertoyudan tertunda. Begitu juga dengan pengadaan tanah untuk pembangunan perpustakaan di wilayah eks kawedanan sebesar Rp 6,1 miliar tidak terserap. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan perpustakaan di wilayah.

Dalam penyerapan anggaran, SKPD cenderung menganggarkan terlalu tinggi tanpa pertimbangan dan perencanaan yang matang. “Untuk realisasi kegiatan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sangat rendah yaitu 34,42 persen. Karena ada kegiatan yang belum dilaksanakan tanpa adanya rincian dan penjelasan kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut,”ujar Budi Supriyanto.

Dikatakan pula, LKPJ 2017 Bupati Magelang hanya mencantumkan laporan bentuk pelaksanaan dengan realisasi program kegiatan. Tanpa disertai argumentasi atau penjelasan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut efektif, efisien atau tidak.

Sedangkan dari pagu belanja cetak blangko dan formulir KIA sebesar Rp 1.592.364.160,00 hanya terealisasi Rp 702.074.160,00 sehingga terdapat sisa Rp 890.289.900,00. Hal ini disebabkan pada saat menentukan indeks kartu KIA hanya berdasarkan survei ke beberapa daerah yang sudah melaksanakan KIA. “Dengan demikian perencanaan kurang realistis,” tandasnya.

Lebih lanjut diungkapkan banyak kegiatan antara target dan realisasi anggaran rendah.Seperti di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PU dan PR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan.

Disinggung pula mengenai pembentukan Badan Otorita Borobudur (BOB). Dengan terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur akan menerapkan sistem one destination one management. Namun disayangkan Pemkab Magelang tidak masuk dalam susunan organisasi dewan pengarah yang ada dalam perpres tersebut. Dewan pengarah hanya sampai pada tingkat Gubernur Jawa Tengah. Sehingga harapan bisa terlibat langsung dan bisa memperjuangkan harapan dan kepentingan Pemkab Magelang bisa tertampung dalam BOB, sangat kecil.

“Target PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 550.000.000,00, realisasi hanya Rp 136.502.500,00, sehingga terdapat selisih yang sangat banyak,” ujarnya.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya PAD dari pasar akibat rendahnya harga tebusan los/kiso di Pasar Secang. Maka DPRD meminta Disperdagkop dan UKM dalam perencanaan target pendapatan pasar lebih proporsional. Sebab pasar tradisional saat ini terhimpit banyaknya toko modern. Ke depan dapat dibentuk PD Pasar agar pengelolaan pasar lebih profesional.

Disinggung pula mengenai lelang. Budi mengatakan, kegiatan pada Dinas PR dan KP target pelaksanaan lelang pada 2017 sebesar 300 paket. Namun terealisasi 235 paket sesuai jumlah paket yang dilimpahkan oleh SKPD. Dari 235 paket tersebut terdapat 3 paket yang gagal. Yakni LPJU pada Dinas Perhubungan, kawasan wisata pada Disparpora, dan pengadaan bibit pada Distanpangan.

“Terkait pelaksanaan lelang di ULP, berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan PR banyak sekali paket pekerjaan yang nilai kontraknya jauh di bawah nilai HPS. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang cenderung mengurangi kualitas pekerjaan,” paparnya. Oleh karena itu dewan mendorong agar ULP dapat dijadikan filter bagi penyedia jasa yang serampangan dalam melakukan penawaran.

DPRD juga mengritik adanya anggaran yang diterima Bappeda tahun 2017 sebesar Rp 6.077.139.960,00 dengan realisasi Rp 5.737.809.715,00 namun tidak tepat sasaran. Angka kemiskinan hanya turun 0,25 persen. Sehingga angka kemiskinan masih cukup tinggi. Dalam RPJMD, tahun 2017 angka penurunan kemiskinan seharusnya sudah 9 persen tetapi sekarang masih 12,67 persen.

Mengenai relokasi RSUD Muntilan ke RSUD tipe B yang baru, dewan mengemukakan kekhawatiran akan menimbulkan permasalahan. Mengingat keberadaan RSUD Muntilan yang saat ini menjadi tumpuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Magelang di wilayah selatan akan menjadi jauh dan sulit terlayani.

“Sehingga untuk merelokasinya harus dilakukan kajian, dan perencanaan yang matang. Sampai saat ini pun pelayanan di RSUD Muntilan masih mengecewakan,”tandasnya.

Terkait dengan sumber daya manusia di dunia pendidikan sangat memprihatinkan . Kekurangan guru yang begitu besar telah diisi dengan GTT sebanyak 2.000 orang. Sementara itu kesejahterannya kurang diperhatikan.

Budi juga menyampaikan sebagai dokumen kinerja, LKPJ bupati sering tidak memuat laporan kinerja yang memadai. Permasalahan dan solusi setiap pelaksanaan program dan kegiatan tidak secara memadai dikemukakan bukan karena tidak ada masalah tetapi kemungkinan enggan menyampaikan masalah.

Dewan mengusulkan penyempurnaan LKP agar lebih komprehensif, pembahasan LKPJ hendaknya teragenda secara sistematis agar tidak terjebak pada sebatas tekstual dokumen LKPJ.

Sementara itu Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto dalam sambutannya mengatakan beberapa permasalahan program dan kegiatan memang ada yang belum terselesaikan. Akibatnya berdampak pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD 2017. Namun, bupati mengatakan seluruh jajaran eksekutif telah berupaya seoptimal mungkin untuk mengupayakan solusinya.

Dalam sidang paripurna tersebut juga menyetujui Raperda Perubahan Kedua Perda No 10/2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. (adv)