RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng meminta porsi 1.800 PNS baru untuk mengisi kekurangan tenaga yang sebenarnya mencapai puluhan ribu PNS. Dari total kebutuhan itu, tenaga pendidikan kebutuhannya paling mendesak. Sebenarnya, ada 7.000 kursi guru yang kosong dan harus segera diisi. Angka itu belum ditambah 1.500 guru yang pensiun tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto menjelaskan, tenaga pendidik yang berada di bawah kewenangan Pemprov sangat kurang. Selama ini, pihaknya hanya mengoptimalkan kinerja para guru. Termasuk menambah jam mengajar.

“Karena mendesak, 70 persen tambahan PNS akan diprioritaskan guru linier. Yang 30 persen dibagi untuk tenaga kesehatan dan infrastruktur. Kalau tenaga administrasi tidak begitu mendesak, mungkin hanya 1 persen saja,” terangnya, Senin (23/4).

Dijelaskan, kekurangan PNS yang bekerja di lingkup pemprov tidak begitu banyak. Meski setiap tahun ada 5.000 PNS yang pensiun, tapi relatif bisa diatasi dengan optimalisasi kinerja. “Kalau di lingkup pemprov, yang kurang paling banyak di infrastruktur, seperti di Bina Marga, ESDM, Perumahan dan Permukiman, itu saja,” katanya.

Meski begitu, dia berharap, ada porsi lebih yang diberikan Menteri PAN-RB untuk mengisi kekosongan PNS di Pemprov Jateng. Sebab, tidak ada jaminan permintaan 1.800 PNS itu bisa dipenuhi pemerintah pusat. Dari pengalaman sebelumnya, pada 2013 silam, pihaknya mengajukan penambahan 2.000 PNS, hanya diberi 212 PNS. Sementara tahun 2014, minta 1.500 PNS, hanya diberi 168 PNS.

Dijelaskan, pemerintah pusat punya prioritas dalam pengangkatan PNS di tingkat daerah. Yakni daerah terpencil, perbatasan, daerah yang menjadi kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tidak lebih dari 50 persen.

“Provinsi baru juga diprioritaskan. Seperti Kalimantan Utara dan Papua. Kalau daerah di perbatasan yang diprioritaskan adalah NTT dan Kalimantan Barat,” bebernya.

Mengenai proses rekrutmen PNS tahun ini, Arief mengaku belum tahu persis. Jika masih menganut Undang-undang, semua CPNS wajib mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT). “Tapi kalau ada ketentuan baru, ya tidak tahu. Sampai hari ini belum ada kepastian. Kalau tidak ada regulasi baru, berarti ya menggunakan tes. Nanti akan diumumkan secara resmi,” tuturnya. Terkait ketersediaan komputer untuk CAT, Jateng mengaku sudah memberikan data kepada pemerintah pusat. (amh/ric)