Bawaslu Tetap Proses Kader PKS

Terdakwa Politik Uang

325

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin, terdakwa politik uang yang dibebaskan Pengadilan Negeri (PN) Kendal dipastikan belum bisa bernafas lega. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng tetap akan memproses kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, politik uang itu dilakukan saat reses DPRD Kendal. Saat ini Bawaslu masih menunggu proses putusan banding.

Koordinator Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Jateng, Sri Sumanta menjelaskan, pihaknya tetap menghormati putusan PN Kendal yang menyatakan Zainudin bebas. Namun, pihaknya melihat ada beberapa kekhilafan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Menurut dia, dalam pertimbangan hukum dan hakim, unsur kampanye semua terpenuhi. Hanya saja pada akhir pertimbangan, malah hakim melihat tidak ada unsur kesengajaan dan menyatakan tidak ada niat.

“Padahal dalam pemeriksaan saksi-saksi fakta, Zainudin berkoordinasi baik dengan Rubiyanto (anggota DPRD Kendal), yamg memerintahnya untuk memberikan amplop dan sebagainya. Di situ juga ada Tanya jawab. Apa boleh memasang APK dan lain sebagainya,” paparnya, Minggu (22/4).

Dari keterangan saksi itu, Bawaslu Jateng menyatakan bahwa kegiatan itu adalah kampanye, bukan reses. “Hemat kami, kegiatan yang dibungkus reses itu isinya kampanye. Ibaratnya, ada orang jualan, bungkusnya teh, tapi isinya ganja. Mana yang diusut? Tentu ganjanya. Bukan bungkus tehnya,” tegasnya.

Dijelaskan, sejak awal, tim Gakumdu sudah menyatakan semua unsur pelanggaran sudah terpenuhi. Karenanya, bisa maju sampai pengadilan. “Sekarang, kami hanya bisa menunggu proses banding yang diajukan jaksa. Kami berharap ada vonis, yang dilakukan Zainudin adalah pelanggaran pidana pemilihan.  Perkiraan kami Selasa (1/5) depan sudah selesai. Tapi karena tanggal merah, mungkin Rabu (2/5),” tandasnya.

Zainudin menjadi terdakwa karena membagikan amplop dan gambar pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah pada acara  reses anggota DPRD Kendal, Rubiyanto. Zainudin sama sekali tidak menyiapkan amplop berisi uang Rp 50 ribu. Namun saat dia hadir di acara reses, amplop yang berisi uang dan selebaran ajakan memilih paslon nomor urut 2 dalam Pilgub sudah dipersiapkan. Dia diminta Rubiyanto membagikan amplop tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal Widya Kandi Susanti mengatakan keputusan hakim PN membebaskan pelaku politik uang merusak akal sehat. “Buktinya sudah nyata, ada amplop berisi uang, ada kartu nama pasangan nomor 2, dan yang bersangkutan yang membagikan. Ini merusak akal sehat,” tandasnya. (amh/ric)