DIROMBAK TOTAL: Wajah Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang Utara dilihat dari atas. (bawah) Pekerja tengah menata taman di jalan menuju dermaga Kampung Bahari Tambaklorok. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIROMBAK TOTAL: Wajah Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang Utara dilihat dari atas. (bawah) Pekerja tengah menata taman di jalan menuju dermaga Kampung Bahari Tambaklorok. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM – Megaproyek Kampung Bahari di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, tentu menjadi kabar segar yang ditunggu-tunggu masyarakat. Wilayah yang selama ini kumuh tersebut bakal disulap menjadi kampung percontohan dan tempat wisata. Seperti apa eksotisme Kampung Bahari ke depan?

BERBAGAI fasilitas dermaga kapal nelayan, taman, pasar ikan, ruang terbuka hijau, hingga ruang untuk bersantai di tepi pantai diharapkan bakal mengubah citra Kampung Tambaklorok yang selama ini kumuh menjadi berkilau. Namun untuk merealisasikan Kampung Bahari ini tentu bukan perkara mudah. Bahkan hingga saat ini progres pembangunan baru mencapai 20 persen dari total perencanaan yang ditarget selesai 2019 mendatang. Itupun belum termasuk perencanaan Detail Engineering Design (DED) secara besar yang mencakup Kampung Bahari secara keseluruhan.

Untuk merealisasikan Kampung Bahari tersebut, ada berbagai instansi yang bertugas mengerjakan penyelesaian insfrastruktur, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bertanggungjawab pembebasan lahan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana bertanggung jawab penataan wilayah bibir pantai dan sungai, serta Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat penataan di area fasilitas umum.

“BBWS hanya sebatas penataan pengaman pantai. Kami sudah membuat sabuk pantai atau tepi sungai di kawasan Tambaklorok. Bentuknya letter U. Ada berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi nelayan. Di antaranya, berupa tambatan-tambatan kapal. Diharapkan nanti, kapal bisa merapat sampai ke ujung maupun ke tepian,” jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziatno, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (22/4).

Sedangkan untuk penataan di wilayah Kampung Bahari Tambaklorok ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Penataan kawasan Bahari, nanti aktivitas di Kampung Bahari tidak hanya pagi, siang, sore saja. Tapi malam juga ada aktivitas di sana. Ada pasar malam dengan ciri khas pasar ikan segar di situ,” katanya.

Para nelayan, kata dia, nanti bisa memarkirkan perahu di tepi letter U itu. “Nantinya akan menjadi pusat sentra hasil laut yang akan disajikan kepada masyarakat. Baik pasar pagi, siang, malam secara kontinyu. Sehingga Kampung Bahari diharapkan betul-betul hidup,” terangnya.

Sejumlah fasilitas seperti gedung pelelangan ikan, pom bensin perahu, ruang terbuka hujau, dan lain-lain. Tetapi hal tersebut dikerjakan secara bertahap.

“Hingga saat ini yang sedang dikerjakan di antaranya pelebaran jalan, pasar, dan pembangunan taman. Jalan masuk di Kampung Tambaklorok dilebarkan cukup fantastis sekali, karena lebar jalan menjadi 20 meter. Nanti diharapkan daerah situ betul-betul menjadi Kampung Bahari,” katanya.

Untuk pembangunan sabuk pantai dan pengelolaan sungai yang dikerjakan oleh BBWS saat ini sudah selesai. “Untuk yang kami kerjakan saat ini sudah selesai, tinggal pemeliharaan. Pembangunanya sudah dimulai sejak 2016 lalu,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, Irwansyah, mengatakan, pembangunan Kampung Bahari di Tambaklorok ini menjadi project strategis nasional. Tujuannya, untuk mengentaskan kekumuhan di kampung pesisir yang didominasi masyarakat nelayan. “Tugas kami menata kampung ini menjadi Kampung Bahari, mulai dari sarana prasarananya, infrastruktur, lingkungan dan peningkatan kualitas hidup nalayan,” katanya.

Pembangunan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan tanggul laut, infrastruktur jalan, sistem drainase, lengkap dengan sarana furniture ruang terbuka hijau. Nantinya ujungnya adalah pembangunan dermaga nelayan, pasar ikan, jembatan, dan pembangunan rumah susun untuk nelayan.

“Termasuk konsep rumah apung untuk warga. Tapi ini masih dalam proses kajian. Rumah apung itu merupakan hasil kajian dari Puslitbang Kementerian PU. Kalau memang nantinya fisible (layak), ada kemungkinan nanti dikembangkan. Fisible artinya dari sisi biaya memungkinkan atau tidak. Memang itu membutuhkan biaya mahal. Dari kementerian juga belum ada keputusan lebih lanjut,” terangnya.

Untuk mewujudkan Kampung Bahari memang banyak instansi terlibat dan memiliki tanggungjawab sendiri-sendiri. Misalnya, BBWS, bertanggungjawab mengenai penanggulangan banjir. Kaitannya dengan pengelolaan sungai hingga kolam retensi.

“Kampung Bahari ini memang program nasional, menjadi program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo). Tentunya, targetnya sebelum masa pemerintahan beliau, program ini sudah selesai. Saya sendiri belum tahu secara pasti lho,” katanya.

Untuk kendala-kendala dalam proses pembangunan Kampung Bahari, terutama Pemkot Semarang memiliki tanggungjawab dalam hal pembebasan lahan.

Irwansyah mengaku, saat ini masih ada kendala pembebasan lahan. Namun menurutnya kendala itu bersifat wajar. “Namanya pembebasan lahan membutuhkan waktu, sampai sekarang masih berjalan. Walaupun kendalanya tidak bisa cepat. Saat ini masih ada beberapa lahan yang belum terbebaskan, tidak banyak kok,” ujarnya.

Direktur Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rina Farida, mengatakan untuk saat ini, progres pembangunan Kampung Bahari baru mencapai 20 persen. “Pembangunan Kampung Bahari ini menggunakan sistem anggaran multiyears. Memang masih ada kendala mengenai pembebasan lahan yang digunakan masyarakat. Lahan masyarakat di situ kalau dilihat dari kepemilikan sebetulnya tanah milik negara. Tapi kan tau sendiri mereka tinggal di sana sudah cukup lama. Itu tugas dari pemerintah daerah yang harus diselesaikan,” katanya.

Untuk project itu, tugas Direktorat Jendral Cipta Karya mengerjakan beberapa pembangunan infrastruktur, di antaranya penataan wilayah tepi Kali Semarang, ada Jalan Inspeksi di pinggir sungai, taman, dan pasar. “Untuk jalan inspeksi untuk pejalan kaki lebarnya 1,2 meter. Di Tambak Mulyo sepanjang 800 meter, dengan lebar 5 meter (kiri), 3 meter (tengah), 5 meter (kanan),  di tepi kanan-kiri dibangun saluran air limbah. Selain itu ada penghijauan, taman, jalan dan pasar,” terangnya.

Kenapa proses pembangunan saat ini agak tersendat? Rina menjelaskan karena terkendala pembebasan lahan. “Memang ada sejumlah rumah warga ketika kami ukur, rumah warga tersebut berada di tengah lahan yang dibutuhkan. Saat ini sedang diselesaikan oleh Pak Wali Kota. Termasuk pasar dibongkar dan dialihkan, sekarang dikerjakan pembangunannya,” katanya.

Masterplan besar Kampung Bahari secara keseluruhan memang memuat berbagai fasilitas seperti rumah pengelolaan ikan, pom bensin kapal, rusunawa, dan lain-lain. Bahkan hingga wacana pembuatan rumah apung warga.

“Tetapi Detail Engineering Design yang kami kerjakan sekarang tidak memuat itu, melainkan adalah pembangunan jalan inspeksi, ruang terbuka hijau sepanjang 600 meter, dan jalan utama Tambaklorok. Nantinya jalan utama menjadi dua lajur, masing-masing lajur selebar 5 meter jalan masuk, 5 meter jalan keluar. Selain itu ada ruang jalan, saluran, badan jalan, 3 meter untuk taman di tengah. Total lebarnya menjadi 20 meter,” bebernya.

Mengenai rencana pembangunan rusunawa maupun rumah apung untuk warga, belum masuk ke dalam gambar sekarang. “Mungkin itu untuk tahap berikutnya. Tahap sekarang belum masuk, ada rencana restoran, kuliner, dan lain-lain, belum. Dalam masterplan besar memang ada, tetapi yang ditugaskan ke kami baru pembangunan Jalan Raya Tambalorok, Jalan Inspeksi, pasar, taman dan lain-lain,” katanya.

Untuk masterplan besar, ia mengaku belum bisa memerkirakan kapan bisa terealisasi. Tergantung nanti hasil kajiannya seperti apa. Mengenai rumah apung itu merupakan wilayah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU. “Iya, rumah apung untuk nelayan itu masuk dalam perencanaan keseluruhan. Apakah nanti dilanjutkan oleh pemerintah pusat, atau peran pemerintah Kota Semarang,” katanya.

Ketua Tim Riset Sistem Modular Wahana Apung dan Penerapan Teknologi Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dimas Hastama Nugraha, menjelaskan, rumah apung di Tambaklorok Semarang ini merupakan penerapan teknologi pertama di Indonesia. “Sebelumnya ada teknologi jembatan apung di Cilacap,” katanya. (amu/aro)